Polda Aceh Serahkan Pendeta Dedi yang Dituduh Menghina Islam ke Kejaksaan

Kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan seorang pendeta asal Aceh, Dedi Saputra, kini memasuki babak baru setelah pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penyerahan ini dilakukan oleh Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tanggal 20 April 2026. Kasus ini menggugah perhatian publik, terutama di Aceh, yang dikenal dengan keragaman budayanya dan toleransi antaragama yang kuat.

Proses Hukum yang Berjalan

Polda Aceh mengonfirmasi bahwa penyerahan Dedi Saputra ke kejaksaan terjadi setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dengan nomor P-21. Kejaksaan Tinggi Aceh mengeluarkan surat resmi yang berisi keputusan tersebut pada tanggal 6 April 2026. Proses ini menunjukkan langkah tegas aparat penegak hukum dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan ujaran kebencian, terutama yang menyangkut sensitivitas agama.

Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, Kepala Bidang Humas Polda Aceh, menjelaskan bahwa Dedi Saputra merupakan pemilik akun TikTok yang diduga telah mengunggah konten yang mengandung unsur kebencian terhadap umat Islam. Konten tersebut dianggap melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Identitas Tersangka dan Konten yang Dipermasalahkan

Dedi Saputra dikenal sebagai pendeta yang beroperasi di Aceh. Melalui akun TikToknya, ia diduga menyebarkan narasi yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama di Provinsi Aceh yang memiliki populasi mayoritas Muslim.

• Dedi Saputra diduga mengunggah konten yang mengandung ujaran kebencian.
• Konten tersebut dianggap menghina umat Islam.
• Kasus ini diangkat ke ranah hukum setelah adanya laporan dari masyarakat.
• Kejaksaan telah menyatakan berkas perkara lengkap.
• Polda Aceh menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima oleh Polda Aceh pada tanggal 18 November 2025. Laporan tersebut dibuat oleh seorang mahasiswa asal Aceh Utara yang merasa dirugikan oleh konten yang diposting oleh Dedi Saputra. Laporan ini menjadi titik awal penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan serangkaian investigasi yang mendalam. Penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Proses ini menunjukkan komitmen aparat untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari ujaran kebencian yang merugikan.

Penyidikan dan Penangkapan

Menurut informasi dari Kabid Humas Polda Aceh, Dedi Saputra sempat berada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat sebelum akhirnya ditangkap. Proses penangkapan dilakukan setelah penyidik Polda Aceh berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat pada tanggal 17 Februari 2026.

Pada tanggal 18 Februari 2026, tim gabungan berhasil mengamankan DS dan membawanya ke Mapolres Bengkayang untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Melalui konferensi video, statusnya kemudian ditingkatkan menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Setelah penangkapan, Dedi Saputra dibawa kembali ke Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tim penyidik tiba di Mapolda Aceh pada tanggal 20 Februari 2026 dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Proses hukum ini menunjukkan bahwa Polda Aceh berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, pada tanggal yang sama, Dedi Saputra resmi ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik. Dia terancam dijerat dengan Pasal 300 juncto Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jika terbukti bersalah, dia dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reaksi Masyarakat dan Imbauan Polda

Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas, terutama di Aceh. Banyak warga yang berharap agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Polda Aceh menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan kebencian, provokasi, maupun penghinaan terhadap SARA.

Melihat dinamika sosial yang ada, penting bagi setiap individu untuk memahami dampak dari ujaran di media sosial. Polda Aceh berharap kasus ini bisa menjadi momentum untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Kesimpulan

Proses hukum terhadap Dedi Saputra menunjukkan langkah tegas aparat penegak hukum dalam menangani isu-isu kebencian yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama. Kasus ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dan norma dalam berinteraksi di dunia maya. Dalam era digital ini, penting untuk senantiasa berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat serta konten yang berpotensi memicu ketegangan sosial.