07 June 2015 | Hits: 7594

“Oligarki dan Kartel Dalam Partai Politik:
Tantangan Terhadap Demokratisasi Politik Kepartaian di Indonesia”

PEMBICARA:
Agun Gunandjar Sudarsa (Komisi I DPR RI Fraksi Golkar)
Budiman Sudjatmiko (Komisi II DPR RI Fraksi PDIP) (Tentative)
Jeffrey Winters (Political Scientist)
Kuskrido Ambhardi (Peneliti Senior LSI)

MODERATOR:
Prof. Mohtar Mas'oed (KID)

LOKASI:
Bakoel Koffie di jalan Jalan Cikini Raya No. 25, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330

WAKTU:
Selasa, 9 Juni 2015.
Pukul: 14.00 – 16.30 wib

TOR

17 April 2015 | Hits: 14302

Sudah bukan rahasia lagi bahwa di mata banyak pengamat asing, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam tahap perkembangan yang positif dan layak diapresiasi. Pendapat ini merujuk beberapa realitas politik seperti pelaksanaan pemilu yang demikian banyak pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan akhirnya pada tingkat nasional, yang berlangsung relatif aman dan terkendali, tanpa menimbulkan gejolak atau kekerasan dan tidak membawa kekacauan.

25 February 2015 | Hits: 12594

Pada Rabu (18/2/2015) siang, tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih.

Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat.

06 February 2015 | Hits: 7139

Draft Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Perubahan UU MD3; Rekor yang Mustinya Dicatat

Sidang paripurna DPR 5 Desember 2014 telah mengesahkan Perubahan UU No. 14 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD. Agenda perubahan yang super kilat ini semestinya dapat dicatat oleh Museum Rekor Indonesia alias MURI sebagai proses Pembahasan UU yang paling cepat. Hanya dalam kurun waktu lebih kurang tujuh jam, DPR dan pemerintah bersepakat mengubah beberapa pasal dalam UU MD3 yang mencakup mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pengajuan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat di komisi-komisi DPR.