13 March 2014 | Hits: 7230

Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun ini KID mengukur perkembangan demokrasi dengan menggunakan metode Asian Democracy Index (ADI/Indeks Demokrasi Asia) yang juga digunakan oleh Perkumpulan Demos dan Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI) untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat nasional dan provinsi. Metode penilaian demokrasi ini telah dilakukan selama tiga tahun oleh kedua lembaga tersebut bersama lembaga-lembaga lain di belahan Asia lain yaitu Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Thailand dan India. Selama itu pula metode dan koleksi data disempurnakan. Dari pengalaman tiga tahun tersebut tim peneliti percaya bahwa nilai (indeks) yang dibentuk melalui tiga penelitian tersebut cukup konsisten dan akurat menjawab fakta-fakta demokrasi di ranah politik, ekonomi dan masyarakat sipil.

KID beranggapan bahwa dengan mengadopsi metode ADI untuk mengukur perkembangan demokrasi akan tergambar benang merah perkembangan demokrasi dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/ kota. Disamping itu, berbeda dengan metode pengukuran sebelumnya, yang khusus menyoroti kinerja lembaga-lembaga penopang demokrasi, metode ADI dianggap dapat memberikan informasi yang lebih substansial atas problematika penerapan demokrasi. Dengan demikian hasil indeks ini diharapkan tidak sekedar menjadi laporan penelitian belaka melainkan memberikan informasi yang dapat langsung ditindak lanjuti – terutama oleh Komite Komunitas di kabupaten/ kota.

09 March 2014 | Hits: 6730

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) melaksanakan kegiatan pelatihan untuk lembaga pelaksana dan komite komunitas selama dua hari efektif pada tanggal 12-13 Februari 2014. Kemampuan dan keterampilan yang didapat selama pelatihan, diharapkan bisa menjadi modal untuk dapat menyelenggarakan kegiatan survey politik. Survey politik bernilai strategis (secara ilmu dan ekonomi) bagi lembaga pelaksana dan KK. Singkatnya, survey politik bisa menjadi salah satu kegiatan fundraising bagi IA dan KK di daerah masing-masing.

05 March 2014 | Hits: 6338

Sumpah para Hakim RI menyatakan, bahwa mereka akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sumpah ini melambangkan netralitas kekuasaan Hakim. Rumusan kalimat sumpah Hakim itu menggambarkan suatu wilayah luas penuh beragam makna yang terbuka bagi penafsiran Hakim. Disitulah pandangan sosial, preferensi, kepercayaan yang acap disebut ideologi itu diduga berpengaruh pada cara Hakim menilai hubungan saling mempengaruhi antara fakta, hukum, dan situasi kasus. Inilah yang kemudian dirumuskan sebagai ideologi hukum para Hakim.

Program Sekolah Demokrasi Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (SD-KID) dengan Beasiswa dan Andragogi

Komunitas Indonesia untuk Demokrsi (KID), bersama mitranya di 8 provinsi di seluruh Indonesia, membuka kembali kesempatan bagi warganegara yang berminat memperoleh pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Demokrasi-KID (SD-KID) berbasis beasiswa. SD KID sudah berlangsung lebih dari 8 tahun dan menghasilkan lebih dari 1600 alumni. Di tahun 2014 ini, tercatat sebanyak 166 alumni berkompetisi dalam pesta Demokrasi (menjadi calon legislator baik di tingkat Nasional maupun Provinsi), dan sejumlah alumni menjadi penggiat pesta Demokrasi dengan menjadi anggota panitia di tingkat Nasional, Provinsi, kecamatan, Kelurahan hingga TPS. Tak sedikit pula alumni yang berhasil menduduki jabatan publik di wilayah kerjanya masing-masing.

Sekolah Demokrasi KID merupakan pendidikan informal yang diselenggarakan secara intensif selama 8 (delapan) bulan dengan menerapkan metode pendidikan orang dewasa (Andragogi). Selama 8 bulan peserta akan menempuh pembelajaran dalam kelas (in-class learning) dan pembelajaran luar kelas (out of class learning). Pemelajaran dalam kelas memberikan pengetahuan dasar tentang Demokrasi berdasarkan modul-modul yang disiapkan, sedangkan pembelajaran luar kelas bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan Demokrasi melalui penulisan artikel di surat kabar, talk show TV dan dialog interaktif di radio, dengar pendapat dengan pejabat setempat, site visit dan kegiatan social ke desa/kampung Demokrasi, dan debat public dalam seminar-seminar yang menghadirkan politis, aktivis maupun akademisi. Pengetahuan Demokrasi, Nilai-nilai dan Ketrampilan Demokrasi dikembangkan sebagai tiga sarana untuk mendorong demokratisasi di tingkat kabupaten dan provinsi, khususnya untuk lapisan Masyarakat yang telah mengalami isolasi dari kehidupan politik yang sehat akibat depolitisasi dan kebijakan massa mengambang di waktu lampau.

Periode Pendaftaran : 01 Januari – 28 Februari 2014 *)