23 November 2007

Sekolah Demokrasi (SD) memasuki akhir tahun ke- 2, dari 3 SD yaitu SD Lembata, Malang dan Jeneponto menghasilkan angkatan I dengan jumlah total alumni tidak kurang dari 70 orang. Dari masing-masing alumni SD memprakarsai terbentuknya Komite Komunitas (KK) yang merupakan forum di tingkat masyarakat lokal dengan maksud untuk memajukan: ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, pembangunan berkelanjutan, gender dan multikulturalisme. Masing-masing KK di 3 daerah tersebut berupaya mengangkat isu-isu yang dikerangkai asumsi kebutuhan akan: Menyadari dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi; menyatakan pendapat dan menyalurkan aspirasi, mengembangkan solidaritas dan kemampuan untuk peduli dan upaya membangun peningkatan kesejahteraan melalui proses demokrasi; meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat menuju demokrasi dan; saluran dan kelembagaan untuk menyuarakan dan melakukan kontrol sosial.

22 November 2007

Setelah Dinner Lecture dengan tema "Media dan Demokrasi" bulan lalu, maka untuk bulan ini ada perbedaan dari kegiatan sebelumnya yaitu, dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 21 November 2007 yang disesuaikan dengan adanya Lokakarya Komite Komunitas di lokasi yang sama. Dua tema yang dimunculkan adalah (1) "Rerformasi Pengadilan dalam mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Merdeka dan Bersih: Kendala dan Prospeknya." (2) "Tinjauan Kritis Atas Upaya Reformasi Pengadilan selama 9 tahun Reformasi" dengan nara sumber terpilih adalah Busyro Muqqodas SH., MH. Ketua Komisi Yudisial, dan Moh. Mahfud MD dengan moderator Abdul Hakim Garuda Nasution, Anggota Panitia Pengarah Nasional KID.

23 October 2007

Dinner Lecture yang dilakukan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan satu bulanan dengan maksud melihat demokrasi, bukan dalam tingkatan sangat teoritis tetapi bagaimana demokrasi menghadapi tantangan-tantangan kongkret dalam sektor-sektor HAM, Pilkada, pertanian, air, energi dan kali ini pada tanggal 23 Oktober 2007 melihat tantangan demokrasi di sektor media. “Media dan Demokrasi” merupakan tema yang dipilih dengan menghadirkan nara sumber Jacob Oetama—pemimpin umum kelompok Kompas, Gramedia dan Ishadi SK direktur utama Trans TV, sedangkan pembahas adalah Garin Nugroho direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi sedangkan Ratih Harjono sekretaris jendral steering  committee Komunitas Indonesia untuk Demokrasi sebagai moderator.

14 August 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2007 yang membolehkan calon independen maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa dukungan partai politik, telah menimbulkan beragam tanggapan masyarakat.

21 June 2007

Kunjungan delegasi Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) ke Indonesia pada tanggal 15-20 Juni 2007 kemarin dipimpin langsung oleh Presiden Bapak Ben Bot—mantan Mentri Luar Negeri Belanda kelahiran Batavia, dimasa jabatannya berhasil melakukan terobosan hubungan diplomatik antara Indonesia-Belanda dengan mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945—beserta rombongan; Roel von Meijenfeldt, direktur eksekutif; Will Derks, Staff untuk Kebijakan Asia; Harm Evert Waalkens, wakil dari Partai Buruh Belanda.

Kunjungan sedikitnya mempunyai tiga agenda utama yaitu;

1. Mengunjungi pimpinan dari tujuh partai politik Indonesia yang telah menjadi anggota delegasi ke Den Haag, antara lain untuk menyampaikan terimakasih atas dukungan masing-masing partai terhadap delegasi ke Belanda, dan sekaligus juga membahas kemungkinan dan waktu yang baik bagi kunjungan balasan partai-partai politik Belanda ke Indonesia.
2. Multilateral Meeting antara NIMD, delegasi tujuh partai Indonesia ke negeri Belanda pada bulan April yang lalu dan dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi bertema adalah comprehensive partnership, yaitu kemitraan antar-partai politik lintas-negara.
3. Melihat secara langsung pelaksanaan Sekolah Demokrasi di Banyuasin-Palembang

Patut dicatat bahwa kunjungan kami anggap sebagai sebuah terobosan penting, karena menjadi preseden untuk kerja sama antara partai-partai politik dari sebuah negara secara en bloc dengan partai-partai politik dari negara-negara lain. Tentu saja pada awalnya belum dapat dibanggakan hasil-hasil yang mengesankan. Namun demikian, dianggap penting bahwa kolaborasi antar-partai lintas-negara ini sudah terbentuk formatnya dan kini harus diberi isi dan substansi berupa agenda dan program yang sesuai.

Namun demikian, disadari pula bahwa sebelum bergerak lintas-negara comprehensive partnership harus dibangun terlebih dahulu secara domestik berupa kerja sama yang lebih solid dan lebih luas di antara partai-partai politik nasional. Dengan kesadaran ini, maka tujuh partai politik Indonesia telah bersepakat membentuk KOMUNITAS DIALOG PARTAI - PARTAI POLITIK INDONESIA, berupa sebuah forum untuk sustainable dialog di antara ketujuh partai itu mengenai masalah-masalah politik, khususnya masalah demokrasi, yang lebih luas lingkupnya dari soal pemerintahan dan perebutan kekuasaan atau persaingan pengaruh di antara satu partai dan partai lainnya.

Dalam kaitan dengan kerja sama antar-partai lintas-negara Komunitas Dialog ini diharap dapat memikirkan bagaimana memberi isi kepada format kerja sama yang telah terbentuk, sekaligus mewujudkan comprehensive partnership pada berbagai aras politik, yaitu baik secara nasional, secara bilateral mau pun secara multilateral.

{gallery}kunjbld02{/gallery}