Pengukuran Indeks Demokrasi 2012

Cetak

Pengukuran Indeks Demokrasi yang dilakukan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu daerah mengalami kemajuan dalam kehidupan dan sistem demokrasi atau justru mengalami kemunduran. Pengetahuan tentang perkembangan demokrasi di daerah itu juga berguna untuk menentukan langkah-langkah strategis pelaksanaan program KID selanjutnya. Secara khusus, pengkuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Batu (Jawa Timur), Lhokseumawe (Nangroe Aceh Darusalam/NAD), dan Tangerang Selatan (Banten) dan Kabupaten Jayapura (Papua) pada tahun 2012 yang hasilnya akan diperbandingkan dengan hasil pengukuran Indeks Demokrasi tahun 2011.

Pengertian Kualitas Demokrasi dan Indeks Demokrasi
Kualitas demokrasi didefinisikan tingkat keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi (sistem demokrasi) dalam masyarakat (kehidupan demokrasi) sehingga warganya mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang mereka percayai sebagai yang terbaik. Indeks Demokrasi adalah angka yang mengindikasikan kualitas demokrasi.

Kerangka Konseptual dan Metode Pengukuran

Analisis terhadap kualitas demokrasi berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, analisis terhadap sistem dengan dasar pemikiran bahwa semua tindakan berlangsung dalam sistem dan semua informasi yang relevan adalah tentang sistem. Kedua, analisis terhadap individu dengan alasan bahwa tindakan partisipasi politik individu dalam demokrasi menjadi faktor kunci dalam kehidupan demokrasi. Ketiga, kombinasi analisis sistem dan analisis individual dengan menggunakan analisis komponen utama karena demokrasi berlangsung sebagai interaksi antara individu dan sistem politik.

Pada analisis tahap pertama dan kedua dimensi demokrasi yang menjadi pusat perhatian dalam penyusunan instrumen indeks demokrasi adalah (1) kualitas pemerintahan daerah; (2) partisipasi politik warga; dan (3) kebebasan sipil.

Pada tahap ketiga, dilakukan analisis terhadap interaksi antara sistem demokrasi dan kehidupan demokrasi. Indikator-indikator dari interaksi antara sistem demokrasi dan kehidupan demokrasi individual dikelompokkan menjadi (1) kinerja sistem dalam mencapai tujuan demokrasi, (2) mekanisme dan aturan partisipasi politik warga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi, serta (3) sarana dan prasarana mendukung kebebasan sipil. Secara operasional tahap-tahap pengukuran kualitas demokrasi dilakukan mengikuti tahap yang sama dengan pengukuran tahun 2011, yaitu:

  1. Tahap 1: Pengukuran terhadap sistem demokrasi menggunakan check-list lembaga-lembaga demokrasi. Hasilnya adalah indeks sistem demokrasi.
  2. Tahap 2: Pengukuran terhadap kehidupan demokrasi menggunakan skala likert-like type dengan point scale 6. Hasil dari pengukuran kehidupan demokrasi adalah indeks kehidupan demokrasi.
  3. Tahap 3: Pengukuran kualitas demokrasi melalui analisis komponen utama yang menghasilkan variabel-variabel yang mewakili interaksi antara sistem demokrasi dan kehidupan demokrasi. Variabel-variabel itu menjadi indikator dari kualitas demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi.

Seperti yang dilakukan pada tahun 2011, Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Penggunaan kedua metode ini dilakukan untuk menghasilkan satu hasil yang saling memperkuat dan padu biasa disebut metode triangulasi. Pada proses analisisnya, kedua metode itu secara bersama-sama digunakan dalam pengamatan gejala sehingga menghasilkan dua jenis data yang berbeda, data kuantitatif dan data kualitatif. Lalu, kedua jenis data yang diperoleh itu dianalisis masing-masing. Hasil dari analisis itu dipadukan dengan teknik penyimpulan induktif dan deduktif berdasarkan model.

Data kuantitatif diperoleh dari empat daerah tempat berlangsungnya SD, yaitu:

  • Batu: 64 responden,
  • Lhokseumawe: 65 responden,
  • South Tangerang: 65 responden,
  • Jayapura: 68 responden.

Selain itu, data diambil juga dari responden yang merupakan stake-holders (pemangku-kepentingan) di wilayah masing-masing. Para stake-holder yang dilibatkan terdiri atas orang-orang yang masing-masing mewakili (1) pemerintah, (2) partai politik, (3) LSM/NGO, (4) kelompok pebisnis, (5) ahli ilmu politik, (6) organisasi pemuda, dan (7) organisasi berbasis agama. Jumlah responden stake-holders di setiap wilayah masing-masing adalah Batu sebanyak 15 responden, Tangerang Selatan sebanyak 15 responden, Lhokseumawe sebanyak 13 responden dan Kabupaten Jayapura sebanyak 13 responden. Melalui FGD diperoleh data kualitatif mengenai dinamika sistem, kehidupan demokrasi serta interaksi keduanya.

Anda bisa membaca lebih lanjut mengenai Pengukuran Indeks Demokrasi KID 2012 disini
Baca juga versi Bahasa Inggris