Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Pemerintah Dinilai Membiarkan Pelanggaran Pemilu

Cetak PDF

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menilai, pemerintah membiarkan pelanggaran pemilu yang dilakukan setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun tim suksesnya. Hal itu terlihat dari lambannya penanganan kasus dugaan pelanggaran.

"Kami melihat pelanggaran pemilu seperti dibiarkan terjadi. Negara seperti tidak hadir dalam kompetisi sekarang yang harusnya berjalan adil, jujur," ujar anggota KID Rustam Ibrahim di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2014).

Nawa Cita dan Negara Pemberdaya

Cetak PDF

JOKO Widodo sebagai presiden baru bakal menghadapi masalah ekonomi mahaberat yang tak sempat diselesaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana telah disiarkan sejumlah media, termasuk Kompas, masalah ekonomi yang menantang itu berderet. Antara lain subsidi bahan bakar minyak yang mendekati 4 persen produk domestik bruto (PDB) serta mendominasi dan memeras anggaran negara, defisit infrastruktur berat yang menyengsarakan rakyat miskin kota dan desa yang bergantung pada jalan dan irigasi bagi produktivitas dan pemasaran hasil pertanian, pengangguran terbuka ataupun terselubung yang setiap tahun terus meningkat, birokrasi layanan publik yang korup dan tak efisien, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan yang mengancam kohesi sosial dan membuat masyarakat bangsa rentan terhadap retorika populis yang berbahaya (Hall Hill http://www.insideindonesia. org).

Press Release: Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Terpadu dari Proses Peningkatan Kesejahteraan

Cetak PDF

Siaran Pers
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)
Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Terpadu dari Proses Peningkatan Kesejahteraan

Jakarta, 10 Mei 2012,


Dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi pada hari Kamis, 10 Mei 2012 terungkap bahwa upaya Negara memenuhi hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini masih dipandang lemah. Prof. Hasbullah Tabrani dari FKM-UI mengungkapkan bahwa sumber daya yang dimiliki negara saat ini masih belum memadai.Di samping itu, iuran yang diangsur oleh pekerja formal, sebagaimana ditetapkan dalam UU tersebut (sebesar Rp. 6,250), masih jauh dari memadai. Beliau berpandangan bahwa jumlah iuran yang memadai adalah sekitar Rp. 13.000 - Rp. 14.000/ bulan.  Walaupun demikian beliau beranggapan bahwa langkah yang ditempuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui UU SJSN dan UU BPJS telah tepat.

Undangan Seminar Publik - 9 Juni 2015

Cetak PDF

“Oligarki dan Kartel Dalam Partai Politik:
Tantangan Terhadap Demokratisasi Politik Kepartaian di Indonesia”

PEMBICARA:
Agun Gunandjar Sudarsa (Komisi I DPR RI Fraksi Golkar)
Budiman Sudjatmiko (Komisi II DPR RI Fraksi PDIP) (Tentative)
Jeffrey Winters (Political Scientist)
Kuskrido Ambhardi (Peneliti Senior LSI)

MODERATOR:
Prof. Mohtar Mas'oed (KID)

LOKASI:
Bakoel Koffie di jalan Jalan Cikini Raya No. 25, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330

WAKTU:
Selasa, 9 Juni 2015.
Pukul: 14.00 – 16.30 wib

TOR

Bakoel Koffie

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi: Bujukan Uang di Pilpres Renggut Kebebasan

Cetak PDF

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) meminta agar penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) baik oleh penyelenggara dan peserta Pemilu dilakukan dengan menjunjung etika. Salah satunya dengan melakukannya secara bermartabat dan tidak melakukan politik uang.

"Kita sebaiknya melakukan semacam renungan atau imbauan agar pelaksanaan Pemilu dilakukan bermartabat dan tidak meruugikan kepentingan rakyat," kata Ketua Umum KID Ignas Kleden dalam konferensi pers bertajuk "Seruan Bersama untuk Mengawal Proses Pemilu Presiden agar Berlangsung Tertib, Aman dan Damai" di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Sabtu (5/7).

 

Related Links

Hubungi Kami

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id