Kegiatan KID

No events

KID on Map

Testimonial

Media Briefing “UU Pemilu Baru dan Perbaikan Partai Politik”

Cetak PDF

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/4/2012) antara lain menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk disahkan pemerintah. Perubahan yang paling banyak menyulut perdebatan dan menyita perhatian publik adalah ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold - PT) yang akhirnya disepakati 3,5% dan berlaku secara nasional.

Dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, PT kali ini naik satu persen. Sementara ketentuan-ketentuan krusial lain, seperti sistem proporsional terbuka, alokasi jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk DPR sebanyak 3-10 kursi dan DPRD 3-12 kursi, serta metode penghitungan suara atau konversi suara menjadi kursi dengan sistem kuoto murni (share quote), diputuskan sama seperti yang diterapkan pada Pemilu 2009.

Pokok-Pokok Permasalahan

Banyak kalangan menilai, UU Pemilu yang baru ini kurang aspiratif, lantaran PT yang ditetapkan secara nasional akan meniscayakan hilangnya ribuan atau bahkan jutaan suara pemilih. Dengan demikian UU Pemilu baru ini juga dipandang gagal menjadi alat yang efektif untuk menyederhanakan partai politik. Beberapa masalah yang diperkirakan bisa muncul seperti:

  • Parliamentary threshold
    PT 3,5% memang sudah meningkat dari sebelumnya, yakni 2,5%. Akan tetapi PT ini berlaku secara nasional dan tidak berlaku berjenjang berdasarkan tingkat administrasi. Ini berarti prosentase suara partai yang diperoleh secara nasional akan berlaku juga untuk daerah provinsi dan kabupaten. Jika partai memperoleh suara lebih banyak di tingkat provinsi dan kabupaten, suara yang diperoleh tersebut akan disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh partai di tingkat nasional. Konsekuensinya: Partai yang memperoleh suara terbanyak di tingkat provinsi dan kabupaten, tapi tidak mencapai 3,5% di tingkat nasional, secara otomatis akan gugur dan tidak akan mendapatkan kursi untuk mewakili konstituennya. Dengan demikian suara pemilih banyak yang akan hilang. Pada akhirnya partai yang memiliki suara terbanyak secara nasional, walaupun ia hanya memiliki suara sedikit di tingkat provinsi atau kabupaten, sejatinya tidak akan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Melihat pada argumen di atas, UU Pemilu yang baru ini dapat dianggap mencederai kedaulatan dan keterwakilan rakyat melalui partai politik.
  • Partai Lokal
    Bila memang ingin membuat PT nasional maka harus ada partai lokal seperti di Aceh yang dapat mengakomodir kepentingan lokal. Parpol lokal sangat diperlukan di daerah-daerah, seperti Papua, Badui, dan lainnya. Daerah-daerah tersebut membutuhkan mekanisme politik yang khusus untuk melindungi masyarakatnya.
  • Kaderisasi
    Kelemahan utama sistem proporsinal terbuka adalah bahwa partai-partai akan berlomba-lomba merekrut artis atau figur publik yang kurang memiliki perhatian terhadap kepentingan publik, tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem politik dan seringkali minim pengalaman berpolitik praktis. Modus perekrutan kader semacam adalah untuk menggunakan publisitas figur tersebut tanpa menghiraukan kualitasnya. Dalam sistem politik yang sudah ajeg, strategi ini tidak akan membawa pengaruh banyak kepada kepentingan publik. Sistem yang ajeg tersebut akan berfungsi sebagai penopang bagi tokoh tersebut dalam mengambil keputusan. Sistem politik Indonesia masih terlalu labil, sehingga yang dibutuhkan justru adalah tokoh-tokoh yang bisa memantapkan sistem politik tersebut.
  • Belanja Kampanye Calon legislatif
    Pembiayaan belanja kampanye calon legislatif, tidak diatur dalam UU Pemilu baru. Merujuk pada pemilu lalu, tidak adanya aturan belanja kampanye diramalkan akan menyebabkan kompetisi sengit antar anggota partai. Kekuatan finansial, dan bukan disiplin partai atau loyalitas terhadap partai, akan menjadi faktor pendukung utama dalam pemenangan pemilu legislatif.

Dua poin terakhir merupakan hal yang seharusnya menjadi perhatian partai politik di Indonesia. Partai adalah pengejawantahan suara kepentingan rakyat, maka sudah semestinya kader yang mewakili partai dalam parlemen (baik lokal maupun nasional) harus menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya, dan bukan kepentingan pribadi atau sebagian kecil golongan. Hal ini memiliki implikasi yang besar. Sebuah partai politik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan kader yang memiliki pengetahuan dan kemampuan artikulasi politik yang tinggi, tapi partai juga dituntut untuk mampu membuktikan kepada publik bahwa dirinya adalah sebuah institusi politik yang elektabel dan akuntabel. Dalam kegiatan Media Briefing ini akan dibahas dampak UU Pemilu 2012 terhadap elektabilitas dan akuntabilitas partai politik di Indonesia.


Tujuan:

  • Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari UU Pemilu baru sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan membahas dampak UU tersebut terhadap partai politik.
  • Mendorong munculnya gagasan-gagasan baru yang dapat digunakan untuk perbaikan institusi dan kinerja partai politik
  • Menjajaki peluang kerjasama antara KID dan media masa untuk mengawal pemilu 2014


Waktu Pelaksanaan:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Mei 2012
Waktu : 10:00 – 11:30
Tempat : Caffe Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25


Narasumber:

  • Prof. Dr. Jimmly Asshidiqie, SH (Mantan Ketua MK, Guru Besar Hukum Tata Negara UI)
  • Ganjar Pranowo (Mantan Anggota Pansus RUU Pemilu, Anggota DPR RI Fraksi PDI-P)
  • Saan Mustafa (Mantan anggota Pansus RUU Pemilu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat)


Moderator:

  • Dr. Ignas Kleden (Ketua Badan Pengurus KID)

Related Links

Hubungi Kami

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id