Draft Siaran Pers: Koalisi MD3 9 Des 2014

Print PDF

Draft Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Perubahan UU MD3; Rekor yang Mustinya Dicatat


Sidang paripurna DPR 5 Desember 2014 telah mengesahkan Perubahan UU No. 14 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD. Agenda perubahan yang super kilat ini semestinya dapat dicatat oleh Museum Rekor Indonesia alias MURI sebagai proses Pembahasan UU yang paling cepat. Hanya dalam kurun waktu lebih kurang tujuh jam, DPR dan pemerintah bersepakat mengubah beberapa pasal dalam UU MD3 yang mencakup mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pengajuan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat di komisi-komisi DPR.

Mungkin kita dapat sedikit bergembira dan mengapresiasi prestasi DPR dan Pemerintah ini karena perubahan UU MD3 menjadi dasar bahwa DPR akan bekerja kedepan karena perubahan ini menjadi “tonggak perdamaian” dua kubu di DPR. Namun demikian, akan lebih elok jika dalam catatan kita juga mencakup misi apa sajakah yang mejadi dasar perubahan UU yang super kilat ini.

Pada sisi subtansi, hendaknya perubahan ini tidak hanya sekedar dijadikan “tumpeng perdamaian” KIH dan KMP. Setidaknya, beberapa PR perbaikan yang idelanya termuat dalam perubahan ini diantaranya:
1. Mengembalikan pengaturan-pengaturan yang sudah baik dalam UU MD3 terdahulu (UU No. 27 Tahun 2009) seperti Kewajiban laporan pertanggungjawaban DPR dan laporan evaluasi fraksi sebagai bentuk akuntabilitas.
2. Meniadakan pengaturan-pengaturan minus dalam UU Md3 yang diubah (UU No. 17 Tahun 2014) seperti Pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai pengganti Badan Kehormatan (BK) yang sejatinya hanya akan menghambat proses penegakan hukum terhadap para Anggota DPR yang terhormat, hak mengusulkan program oleh Anggota DPR, dan Penambahan tugas penyerapan aspirasi bagi MPR yang hanya akan memboroskan anggaran Negara.
3. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti jaminan atas Keterwakilan Perempuan di Pimpinan AKD dan desain kewenagnan legislasi DPD. Hal ini penting mengingat Putusan MK tersebut merupakan norma baru yang harusnya dimuat dalam UU.


Luputnya beberapa PR diatas dalam perubahan UU MD3 5 Desember yang lalu menandakan DPR tidak reponsif terhadap tuntutan perbaikan kelembagaan DPR dari Publik. Atas dasar hal diatas, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RUU MD3, menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk memasukan Penyusunana UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2015 dan menetapkan dalam prolegnas prioritas 2015. Hal ini agar tidak terulang kemabli kesalahan penyusnan UU Md3 di periode sebelumnya karena mepetnya waktu pembahasan yang berakibat pada kacaunya subtansi UU MD3.
2. Subtansi penyusunan UU MD3 yang baru hendaknya mengacu pada desain perbaikan kelmbagaan DPR yang mampu mewujudkan Parlemen yang akuntabel, transparan, partisipatif dan representatif.


Jakarta, 9 Desember 2014
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MD3
(Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA)

Kontak Personal:
1. Ahmad Hanafi, IPC         : 08119952737
2. Ibeth Koesrini, KID        : 081384697372
3. Ronald Rofiandri, PSHK    : 0818747776
4. Henrik Rosedinar, YAPPIKA    : 08111463983

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id