Press Release: Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Terpadu dari Proses Peningkatan Kesejahteraan

Print PDF

Siaran Pers
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)
Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Terpadu dari Proses Peningkatan Kesejahteraan

Jakarta, 10 Mei 2012,


Dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi pada hari Kamis, 10 Mei 2012 terungkap bahwa upaya Negara memenuhi hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini masih dipandang lemah. Prof. Hasbullah Tabrani dari FKM-UI mengungkapkan bahwa sumber daya yang dimiliki negara saat ini masih belum memadai.Di samping itu, iuran yang diangsur oleh pekerja formal, sebagaimana ditetapkan dalam UU tersebut (sebesar Rp. 6,250), masih jauh dari memadai. Beliau berpandangan bahwa jumlah iuran yang memadai adalah sekitar Rp. 13.000 - Rp. 14.000/ bulan.  Walaupun demikian beliau beranggapan bahwa langkah yang ditempuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui UU SJSN dan UU BPJS telah tepat.

Sementara anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-P, Nursuhud, menyoroti sistem yang diberlakukan lewat kedua undang-undang tersebut.  Berbeda dengan Prof. Tabrani,  politisi PDI-P ini justru berargumen bahwa UU SJSN dan BPJS tidak akan mampu melindungi dan menjamin kelompok pekerja informal. UU SJSN disusun oleh politisi-politisi yang memiliki latarbelakang sosial-ekonomi yang mencukupi, sehingga tidak mampu memahami realitas bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang – walaupun bekerja secara informal – tidak mampu membayar iuran, demikian paparnya.


Senada dengan Nursuhud, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, Anwar “Sastro” Ma’ruf., menegaskan bahwa negara sebenarnya mampu membiayai, tidak hanya jaminan kesehatan yang bermartabat untuk seluruh rakyat, tapi juga pendidikan berkualitas hingga perguruan tinggi, jaminan atas keberlangsungan pekerjaan, jaminan atas perumahan dan jaminan transportasi murah dan aman. Ia menjelaskan bahwa argumen pemerintah selama ini, yang mengatakan bahwa sumber daya negara tidak cukup untuk mendanai perlindungan sosial, adalah bentuk kebohongan. Karena menurut fakta-faktanya, pendapatan negara lewat ekspor dan pendapatan pajak sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk kemaslahatan rakyat. Aktivis buruh ini menyinggung bahwa, model asuransi kesehatan a la SJSN justru rentan krisis. Jika krisis sosial ekonomi terjadi, dan terjadi pemecatan pekerja besar-besaran, jumlah iuran juga akan menurun. Hal ini akan berimplikasi langsung pada pemasukan dana SJSN.


Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam diskusi ini juga menyatakan bahwa, jika negara tidak ada sumber daya untuk membiayai perlindungan sosial, maka harus diperiksa apakah negara sudah memaksimalkan dan mengeksplorasi sumber-sumber pemasukannya yang dipergunakan untuk membiayai program perlindungan sosial. Dari tanggapannya atas ketiga pembicara, Abdul Hakim menggugat, bahwa sistem jaminan kesehatan belum mencukupi hak-hak yang ditetapkan dalam Pasal 9 Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2009. Menurutnya perlindungan sosial seharusnya juga melindungi hak-hak penganggur, lansia, orang-orang yang tidak bisa bekerja karena sakit, cacat, yatim piatu dan orang-orang yang kehilangan harta benda dan mata pencaharian karena tertimpa bencana. Sehubungan dengan perlindungan sosial dan peran DPR serta pemerintah, hal-hal yang bersifat strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak sebaiknya diputuskan melalui referendum. Referendum, menurutnya bukan suatu hal yang sulit dan mahal, pun dapat digunakan untuk megimbangi oligarki kekuasaan pemerintah dan parlemen.


Jaminan sosial adalah bagian dari perlindungan sosial. Yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa, jaminan sosial akan memiliki dampak yang positif jika dilaksanakan sebagai bagian dari perlindungan sosial, dan perlindungan sosial akan berjalan efektif jika di dalamnya terdapat jaminan social, demikian penilaian Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Ignas Kleden. Produk undang-undang Indonesia, termasuk UU SJSN dan BPJS, dianggap tidak berpijak pada realitas. Akibatnya UU tersebut berpotensi menyembunyikan realitas, walaupun UU tersebut dianggap bisa memperbaiki realitas. UU seharusnya bisa merefleksikan realitas dan beranjak dari realitas tersebut, memperbaiki realitas tersebut.

 


Add comment


Security code
Refresh

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id