Press Release: Ketidakadilan Untuk Hak Politik!

Print PDF

Siaran Pers
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)
Undang-Undang Pemilu No. 8/2012:
KETIDAKADILAN UNTUK HAK POLITIK!

Jakarta, 23 Mei 2012,

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/4/2012) menyetujui antara lain Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk disahkan pemerintah. Perubahan yang paling banyak menyulut perdebatan adalah ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold - PT) yang akhirnya disepakati 3,5% dan berlaku secara nasional dan untuk segala tingkat administrasi pemerintahan.

KID berpendapat bahwa ketentuan ini akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia: Pertama, UU Pemilu baru akan membatasi partisipasi partai politik. Dengan PT 3.5% ini, partai-partai politik yang tidak memperoleh 3.5% di tingkat nasional, namun memperoleh suara terbanyak di tingkat kabupaten atau propinsi akan kehilangan suara mereka. Karena masyarakat yang memilih partai yang tidak mencapai 3.5% di tingkat nasional akan kehilangan perwakilan yang dapat membawakan suara dan aspirasi mereka. Dengan demikian partai-partai yang duduk di DPR akan memiliki legitimasi yang terbatas.

Kedua, KID berpandangan bahwa baik mekanisme proporsional terbuka, maupun proporsional tertutup dapat berfungsi dengan baik kalau beberapa syarat dipenuhi. (a) Sistem proporsional tertutup akan efektif kalau didukung oleh pendidikan politik dan kaderisasi yang terencana oleh masing-masing partai. Dengan demikian tersedia sumberdaya yang handal bagi partai untuk merekrut calon-calon yang dikehendakinya. (b) Sistem proporsional terbuka bisa efektif apabila calon-calon perorangan yang dipilih secara langsung dijamin oleh mekanisme yang memungkinkan mereka mempunyai basis konstituen. Di samping itu kriteria untuk pemilihan langsung bagi setiap individu itu hendaknya transparan secara publik.

Ketiga, tidak terpenuhinya syarat-syarat yang menjamin bekerjanya sistem proporsional tertutup atau terbuka memberi kesempatan bahwa calon-calon legislatif hanya dimanfaatkan sebagai sumber dana bagi partai.

Keempat, hilangnya suara pemilih dari partai yang tidak mencapai PT 3.5% di tingkat nasional menyebabkan pemilih tersebut tidak terwakili secara politik, dengan berbagai akibat yang sudah bisa diperkirakan seperti frustasi mendalam yang bisa membawa potensi konflik.

Sebagai kesimpulan, KID berpandangan bahwa menaikkan PT 3.5% tanpa merumuskan mekanisme yang dapat menampung suara mereka yang tidak mencapai PT tersebut, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak politik warga negara. Di samping itu diabaikan juga kebhinekaan yang dianggap sebagai kekuatan dalam kultur politik Indonesia.


Add comment


Security code
Refresh

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id