KID Events

No events

KID on Map

Testimonial

Seminar Publik 11 Maret 2014 - Demokrasi dan Pemilu; Mengawal Pemilu Bersih

Print PDF

KID, JAKARTA – Seminar Publik dengan tema “Demokrasi dan Pemilu; Mengawal Pemilu Bersih” diadakan di Hotel Akmani Jakarta (11/3). Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Abdul Hakim Garuda Nusantara (Anggota Badan Pengurus KID), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch) dan Nelson Simanjuntak (Anggota Komisioner Bawaslu). Bertindak sebagai moderator dalam diskusi ini adalah Rustam Ibrahim (Anggota Badan Pengurus dari KID). Seminar ini diselenggarakan untuk menginventaris beberapa gagasan dalam mengawal pemilu agar tercapai pemilu bersih dengan prinsip jujur dan adil. Realitas yang terjadi saat ini di Indonesia adalah masih maraknya politik uang (money politics) ditengah berjalannya proses demokrasi prosedural (baca : pemilu). Politik uang telah menyabotase prinsip jujur dan adil tersebut.

Narasumber Nelson Simanjuntak dari Bawaslu memaparkan bahwa ada dua syarat dalam mencapai pemilu yang berkualitas yaitu : rekrutmen kader partai politik dan kerangka hukum pemilu. Proses rekrutmen kader parpol saat ini berlangsung sangat instan dan marak bermunculan saat pemilu. Idealnya, proses kaderisasi ini sudah menjadi salah satu program jangka panjang di suatu partai politik. Hilangnya proses ini menjadi salah satu penyebab partai politik hanya berfungsi sebagai partai pemilu (electoral party) ketimbang menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Syarat yang kedua adalah perlunya kerangka hukum pemilu yang konsisten dalam pelaksanaannya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum atas pelanggaran pemilu tersebut. Selain  payung hukum di undang-undang pemilu, partai politik pun perlu menjalankan itikad yang baik (moral) dalam berkampanye.

Dari sudut pandang yang lain, Ade Irawan melihat momentum pemilu bisa menjadi kesempatan untuk menghukum politisi korup. Dalam konteks ini, partai menjadi tempat pertama yang memberikan pilihan kandidat yang memiliki kualitas dan integritas. Celakanya yang terkumpul adalah kandidat-kandidat yang memiliki kekuatan uang sehingga dengan mudah mematahkan proses kaderisasi tersebut. Selain partai politik harusnya bisa menjadi tempat memberikan pilihan kandidat yang baik, Ade Irawan juga memaparkan bahwa perlunya penyelenggaraan pemilu yang bebas dari praktik korupsi. Pada penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah, masih banyak terjadi intervensi Kepala Daerah, DPRD, DPR dalam pemilihan anggota KPU, KPUD atau Bawaslu. Intervensi ini yang mengakibatkan pinsip universal pemilu soal kesetaraan, transparansi dan kerahasiaan tidak berjalan.

Abdul Hakim Garuda Nusantara dari KID, memaparkan adanya jaringan politik informal yang menghubungkan parpol, politisi, pengusaha, pemuka masyarakat, birokrat dan penegak hukum dalam pola hubungan patron-klien yang memudahkan bekerjanya sistem politik uang dan politik hukum. Kekuatan hukum menjadi terperangkap oleh jaringan politik informal ini. Dengan realitas seperti itu maka permasalahan pemilu dan kecurangannya tidak dapat diatasi dengan undang-undang semata karena produk undang-undang di Indonesia kualitasnya pun masih sangat rendah. Menurut Abdul Hakim, diperlukan pengawasan dari publik dalam mengawal proses pemilu di Indonesia. Pendidikan etika politik bagi masyarakat luas termasuk pemerintah menjadi hal yang perlu dan penting.

Seminar ini menyimpulkan bahwa politik uang bisa dikurangi jika produk hukum dan undang-undang untuk pendanaan parpol diperbaiki dan dengan menyerahkan pendanaan ke negara termasuk undang-undang Pemilu itu sendiri. Seminar ini menggarisbawahi bahwa jika persoalan politik uang tidak bisa diatasi, maka sistem politik di Indonesia dikuasasi oleh kartel-kartel politik yang dipegang para pemilik uang yang menguasai dunia politik. Demokrasi akan berubah menjadi pluktokrasi. (RAS)

Download :
- Notulensi

Liputan Media :
- Kompas
- Kabar3.com
- Pikiran Rakyat

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id