Lunch Lecture KID - Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Terpadu dari Proses Peningkatan Kesejahteraan(10 Mei 2012)

Print

Perlindungan Sosial di Indonesia memulai babak baru setelah Undang Undang no 24 November 2011 disahkan DPR. Pengembangan Sistim Perlindungan Sosial Indonesia diharapkan akan memberikan pelayanan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan kesehatan merupakan salahsatu bagian dari paket program perlindungan sosial, yaitu suatu paket program intervensi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain jaminan kesehatan, sebagai sebuah paket, program perlindungan sosial juga mencakup berbagai program, mulai dari jaminan kedaulatan pangan, jaminan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan atas pendidikan, jaminan atas perumahan, jaminan atas transportasi publik yang terjangkau dan layak, hingga pada jaminan kematian.

Saat ini paket program perlindungan sosial yang terpadu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang berada di sekitar garis kemiskinan dan tingginya pergerakan penduduk yang keluar dan masuk status miskin membuktikan kebutuhan tersebut (BPS Maret 2010). Akibatnya, walaupun perekonomian Indonesia tumbuh pesat, jumlah angka penduduk miskin tidak banyak menurun. Upaya yang dilakukan pemerintah agaknya gagal untuk menanggulangi kemiskinan ini. Data BPS menunjukkan bahwa, anggaran negara untuk pengentasan kemiskinan mengalami kenaikan signifikan hingga 80% pada periode 2004-2010. Namun lonjakan anggaran ini hanya mampu menekan hingga 3,4% penduduk miskin pada periode yang sama. Di sisi lain, walaupun jumlah angkatan kerja meningkat, hanya 30% dari keseluruhannya yang memiliki pekerjaan formal dan dilindungi oleh paket jaminan kesehatan. Sementara pekerja informal dan juga penduduk miskin yang berada di luar usia produktif terpaksa bertahan hidup, karena absennya perlindungan apapun dari negara, lewat hutang.

 

Pokok Permasalahan
Ada tiga hal yang bisa diamati terkait dengan konsepsi dan implementasi perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah: Pertama, adanya tendensi bahwa paket perlindungan sosial adalah program yang ditujukan untuk  hanya menanggulangi dampak perubahan sosio-ekonomi terhadap penduduk miskin, sehingga hanya menargetkan kelompok miskin saja. Sistem perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kondisi pasar yang selalu bergerak atau mengalami kontraksi. Sementara, pergerakan pasar ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tak mengherankan jika mobilitas penduduk ke bawah garis kemiskinan dan keluar dari garis kemiskinan amat tinggi. Krisis sosio-ekonomi memang merupakan bagian yang inheren dalam sistem ekonomi yang demikian. Berarti, program perlindungan sosial yang hanya berlaku sebatas respon atas pergerakan pasar memang akan sangat dibutuhkan, namun perlindungan sosial yang demikian tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan, apalagi meningkatkan kesejahteraan.

Kedua, paket-paket program perlindungan sosial terpisah satu sama lain. Hal ini terlihat jelas dalam paket intervensi pemerintah (tingkat provinsi dan kabupaten) atas pasar tenaga kerja, khususnya upah minimum buruh, salahsatu kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan. Walaupun upah minimum dinaikkan tiap tahun, angka kenaikan tersebut sia-sia lantaran kenaikan upah ini juga dibarengi dengan kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok, yang seharusnya bisa dikendalikan pemerintah seperti misalnya harga pangan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut merupakan sasaran program perlindungan sosial pemerintah. Namun ironisnya program-program perlindungan sosial di sektor ini tidak mampu menahan laju kenaikan harga. Akibatnya, alih-alih peningkatan daya beli, seringkali kenaikan upah justru berarti penurunan daya beli kelompok buruh.

Ketiga, masih lemahnya upaya pemerintah untuk menambah pemasukan negara dari pajak untuk membiayai program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang terpadu memang memakan biaya tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak orang pribadi sebanyak 40 juta orang yang belum membayar pajak. Di samping itu sebanyak 10 juta sampai 12 juta perusahaan yang belum membayar pajak (BPS 2011). Selain memaksimalkan pemasukan negara lewat pajak, pemerintah juga masih belum memanfaatkan potensi-potensi penerimaan alternatif, seperti misalnya pajak transaksi keuangan, untuk membiayai program sosial yang terpadu.

Undang-Undang BPJS memang merupakan pintu masuk menuju jaminan kesehatan yang menjanjikan pelayanan kesehatan gratis dan memadai. Program ini berpotensi mengurangi beban belanja keluarga kelompok masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan, jika terlaksana dengan baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa jaminan kesehatan gratis hanyalah satu bagian dari perlindungan sosial. Adanya program perlindungan sosial yang terpadu merupakan syarat bagi terciptanya pemerataan kesejahteraan di Indonesia, tidak hanya pengentasan kemiskinan belaka. Dan hal tersebut merupakan tanggungjawab negara.


Pertanyaan untuk diskusi
Sehubungan dengan itu, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam “Lunch Lecture” kali ini adalah:

1. Apakah sudah tepat pendekatan yang digunakan untuk merumuskan konsep perlindungan sosial – termasuk   di antaranya jaminan kesehatan – yang dilaksanakan pemerintah?

2. Sejauh mana pelaksanaan paket program perlindungan sosial hingga saat ini dipandang efektif? Jika ia masih dipandang belum efektif, upaya-upaya apa saja yang bisa dan seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah?

3. Terkait dengan pembiayaan program perlindungan sosial, upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk menambah pemasukan negara?

4. Sejauh mana program perlindungan sosial ini dipandang penting oleh partai-partai politik yang akan berkompetisi dalam pemilu 2014?

 

Tujuan Kegiatan

1. Kegiatan “Lunch Lecture” ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum atas pelaksanaan  program perlindungan sosial di Indonesia.

2. Diskusi yang dilangsungkan dalam “Lunch Lecture” ini diharapkan memberikan analisa mendalam dan rekomendasi atas konsep dan pelaksanaan paket perlindungan sosial di Indonesia.

3. “Lunch Lecture” kali ini diharapkan memberikan identifikasi karakteristik-karakteristik khusus perlindungan sosial.

 

Narasumber

1. Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, akademisi, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI

2. Nur Suhud, Anggota Komisi IX DPR-RI, PDI-P

3. Anwar Ma’ruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia

 

Moderator:  Drs. Kresnayana Yahya, Msc, anggota Badan Pengurus KID


Waktu dan tempat
Hari, tanggal : Kamis, 10 Mei 2012
Waktu : 10:30 – 12:30
Tempat : Restaurant Vietopia, Jl. Cikini Raya No. 33, Menteng, Jakarta Pusat

 

Baca : Notulensi Lunch Lecture