Seminar Nasional KDPP - Pemilu 2009

Print

 

    Pada Bulan Februari 2009, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) bekerjasama dengan Komunitas Dialog Partai Politik (KDPP) menyelenggarakan seminar bertajuk "Pemilu 2009: Konsolidasi Politik Menghadapi Krisis Ekonomi Dunia". Seminar ini merupakan program pembuka dari program-program lainnya yang berada di bawah payung program Political Party Consultation(PPC).

    Alasan utama di balik tema seminar ialah menempatkan variabel krisis ekonomi dunia sebagai salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi politik nasional Indonesia pasca pemilu 2009 nanti. Jamak diketahui kalau partai politik sepertinya tidak menaruh perhatian yang cukup besar terhadap fenomena krisis ekonomi global. Padahal, sangat mungkin krisis mengganggu konsolidasi politik yang harus dilakukan rezim terpilih nanti. Atas alasan itulah, seminar ini mencoba menggali bagaimana sebenarnya hubungan antara krisis ekonomi dengan konsolidasi politik pasca pemilu 2009. Berbicara untuk seminar nasional kali ini ialah: Indra Jaya Piliang (fungsionaris Partai Golongan Karya), Saiful Mujani (Lembaga Survei Indonesia) dan Faisal Basri(Indonesia Research and Strategic Analysis). Peserta yang hadir dalam seminar berjumlah 55 orang terdiri dari kalangan partai politik, LSM dan media massa. 

    Mengawali diskusi, Faisal Basri berbicara tentang ontologi krisis ekonomi dunia. Menurutnya, krisis ekonomi dunia bermula dari sistem kapitalisme global yang sudah terlampau dibebani oleh perdagangan saham, valuta asing, dan surat berharga yang jauh melampaui nilai ekonomi riil. Negara-negara yang tergabung dalam G-7 pun sudah tidak mampu menangani krisis dan bahkan mereka menjadi korban dari krisis itu sendiri. Berharap dari kemampuan sektor keuangan negara G-7 juga tidak mungkin karena sudah semenjak jauh hari negara-negara tersebut tersaingi oleh performa negara ekonomi baru seperti Cina, India, Rusia dan Brazil. 

    Lalu mengapa dalam kondisi demikian posisi Indonesia masih tetap dikatakan kuat? Menurut Faisal Basri, Indonesia berada dalam posisi beruntung. Logikanya, negara-negara yang tergantung pada kinerja ekspor, terutama ekspor kepada negara maju, akan mengalami dampak yang cukup besar. Sebagai contoh, Singapura yang rasio ekpornya sekitar 135% dari PDB atau Malaysia (95%), mereka jelas akan merasakan dampak yang besar seiring menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Indonesia tidak demikian. Indonesia hanya memiliki rasio ekspor sebesar 25% dari PDB sehingga tidak akan terlalu terasa efeknya di dalam negeri. Lebih lanjut, kebiasaan bank di Indonesia untuk mengkonsolidasi modal dibandingkan mengucurkan kredit ternyata membawa berkah tersendiri. Dengan sedikitnya kredit yang disalurkan, maka sedikit pula potensi kredit macet di masa krisis. 

    Pembicara kedua, Saiful Mujani, mengungkapkan bahwa efek krisis ekonomi global justru akan menguntungkan penguasa sementara (incumbent). Keuntungan didapat karena rezim saat ini gencar melaksanakan program-program yang bersifat populis (mis: penurunan harga BBM, Bantuan Operasional Sekolah) di masa krisis. Lebih lanjut ia berkata bahwa politik Indonesia saat ini tidak terlalu menggantungkan harapan pada partai politik. Setidaknya, jika dilihat dari survei Lembaga Survei Indonesia, partai politik tidak menempati urutan nomor pertama sebagai institusi yang dipercaya masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan. Media massa dan lembaga intermediasi lainnya seperti Majelis Taklim atau pengajian lebih dipercaya sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Kecenderungan tersebut tidak menjadi persoalan serius menurut pembicara. Walaupun kepercayaan terhadap partai politik menurun, masyarakat diyakininya bisa mengurus diri sendiri dengan mempercayakan kepentingan mereka kepada lembaga intermediasi politik. 

    Pembicara ketiga, Indra Jaya Piliang, berbicara mengenai pengalamannya selama proses pencalonan sebagai kandidat legislator dari Partai Golkar. Menurutnya, Pemilu 2009 menawarkan sebuah peluang baru bagi politik Indonesia. Peluang ini dimiliki oleh para caleg yang memiliki keterikatan kuat dengan massa di daerah. Terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai suara terbanyak, para caleg akan dipaksa lebih bekerja keras memperkenalkan diri kepada masyarakat. Jika sebelum keputusan MK nomor urut calon lebih menentukan peluang seseorang terpilih, sekarang hanya lewat suara terbanyak para caleg dapat terpilih. Hal tersebut tentu akan merubah ciri politik Indonesia. Politik nantinya lebih banyak diperjuangkan di tingkat lokal, tidak selalu tergantung pada perkembangan politik di Jakarta. Signifikansi politisi lokal pun meningkat seiring kuatnya ikatan mereka dengan massa pemilih. 

    Apa efeknya kemudian bagi konsolidasi demokrasi Indonesia? Peluang yang bisa ditangkap oleh para caleg adalah aliansi kepentingan yang bisa melintasi sekat partai politik. Setelah memasuki parlemen, para anggota dewan hasil pemilu 2009, menurut Indra, dapat lebih mudah melewati batasan yang diberikan partai. Artikulasi kepentingan yang mereka lakukan cenderung terhubung langsung dengan kepentingan menjaga suara mereka di daerah. Lebih lanjut, batasan kepentingan partai politik juga dapat dilampaui oleh para aktor pro-demokrasi yang berhasil masuk ke parlemen. Para legislator yang berasal dari masyarakat sipil mungkin saja membentuk aliansi strategis untuk memperjuangkan agenda demokrasi tanpa harus tergantung pada partai politik tempat mereka bernaung. 

    Dalam perdebatan, salah seorang penanya dari kalangan partai politik mempermasalahkan paradoks demokrasi Indonesia. Ia mengambil contoh masalah keputusan suara terbanyak oleh MK yang dianggapnya belum siap karena tidak ada grand design yang jelas di belakangnya. Efek turunan dari hal itu akan berpotensi menggoyang konsolidasi demokrasi di tingkat partai politik dan mengalihkannya ke jalur konsolidasi demokrasi pada tingkat individual. Mengkonfirmasi pernyataan tersebut, Indra Piliang menyetujui pendapat tersebut dan menambahkan kalau desain demokrasi Indonesia memang sedari awalnya tidak memiliki arah yang jelas. 

    Pada akhirnya, seminar nasional ini berkesimpulan bahwa efek krisis ekonomi global, mengacu pada pembicara pertama, tidaklah akan terlalu berpengaruh terhadap konsolidasi politik pasca pemilu 2009 nanti. Namun, tetap perlu dipikirkan bagaimana memperkuat fondasi ekonomi Indonesia yang salah satu jalannya ialah melalui kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, ketiga pembicara juga bersepakat mengenai proses transisi demokrasi yang akan berjalan mulus di masa depan, bahkan akan semakin kuat dengan lahirnya kepemimpinan politisi nasional oleh politisi lokal yang lebih kuat dari segi dukungan konstituen.