Alumni Sekolah Demokrasi

Print

Dalam rentang waktu 8 tahun program (2006-2013), Sekolah Demokrasi telah melahirkan 1523 alumni. Para pegiat demokrasi tersebut mendapatkan pelatihan demokrasi selama 1 tahun, meliputi 3 aspek : nilai dalam demokrasi, pengetahuan terkait demokrasi, dan keterampilan dalam demokrasi. Dari 1523 alumni, 505 orang diantaranya adalah perempuan.

Grafik I : Proporsi Alumni

Jumlah alumni Sekolah Demokrasi tersebar dari barat hingga ke timur wilayah Indonesia. Program dilaksanakan di tingkat kabupaten dan berpindah ke kabupaten lain dalam kurun waktu 3-4 tahun. Pada tahun 2006, Sekolah Demokrasi pertama kali berdiri di 3 wilayah yakni Jawa Timur (kabupaten Malang), Nusa Tenggara (kabupaten Lembata), dan Sulawesi Selatan (kabupaten Jeneponto). Tahun 2007, Sekolah Demokrasi berdiri di wilayah Sumatera Selatan (kabupaten Banyuasin) dan Banten (kabupaten Tangerang). Tiga lokasi terbaru adalah di Nanggroe Aceh Darussalam (kabupaten Aceh Utara), Kalimantan Barat (kabupaten Sanggau), dan Papua (kabupaten Papua). Berikut persebaran alumni di delapan provinsi :

Grafik 2 : Wilayah Persebaran Alumni

 

Dari 1523 alumni di 8 wilayah, pilar terbesar adalah dari kelompok masyarakat sipil, disusul partai politik, birokrasi dan kelompok bisnis. Persebaran dari kelompok masyarakat sipil cukup beragam, mulai dari kelompok buruh, tani/nelayan, pemuda, organisasi masyarakat, kelompok adat, dan organisasi non pemerintah lainnya.

Grafik 3 : Komposisi Pilar

 

Sekolah Demokrasi bukan dimaksudkan untuk mencetak politisi atau menjadi sebuah akademi politik. Meskipun demikian, beberapa alumni memutuskan untuk menjadi anggota partai politik setelah mengikuti Sekolah Demokrasi. Minat mereka untuk masuk menjadi anggota partai politik muncul setelah mengikuti Sekolah Demokrasi. Di Provinsi Banten misalnya, ada 11,9% dari jumlah alumni di wilayah tersebut yang masuk menjadi anggota partai politik.

Grafik 4 : Alumni Masuk ke Partai Politik

 

Grafik di bawah ini memperlihatkan partai politik yang dipilih oleh alumni pindah pilar (dari non politik ke partai politik). Batang berwarna kuning adalah partai lokal dan batang berwarna biru adalah partai baru.

Grafik 5 : Persebaran partai dari alumni pindah pilar

 

Dari sejumlah alumni yang masuk menjadi anggota partai politik, 179 orang diantaranya mengikuti pemilihan umum legislative tahun 2014. Dari 179 orang calon legislative tersebut, 16 orang lolos menjadi anggota legislative untuk masa bakti 2014-2019. Berikut adalah grafik persebaran wilayah Legislator dari alumni SD.

Grafik 6 : Persebaran wilayah alumni terpilih

 

Batang berwarna hijau pada grafik di atas menunjukan keberadaan alumni perempuan yang menjadi anggota legislatif. Alumni perempuan berada di provinsi jatim (2 orang), kalbar (2 orang), sumsel (1 orang), dan banten (1 orang). Berikut grafik proporsi jumlah legislator perempuan dan laki-laki.

Grafik 7 : Perbandingan jumlah anggota legislatif dari alumni SD

 

16 orang alumni yang terpilih menjadi anggota legislatif tersebar di 7 (tujuh) partai politik. Berikut grafik persebaran partai politik para legislator dari alumni Sekolah Demokrasi.

Grafik 8 : Persebaran partai alumni terpilih


Batang berwarna biru menunjukan ada alumni yang berhasil menjadi anggota legislative tingkat provinsi sedangkan yang berwarna orange adalah alumni yang menduduki jabatan legislative tingkat kabupaten/kota. Jumlah alumi yang menduduki jabatan legislative tingkat provinsi ada 2 orang di partai demokrat, 1 orang di partai nasdem, dan 1 orang di partai PKB. Berikut grafik perbandingan jumlah anggota legislative tingkat provinsi dan legislative tingkat kabupaten/kota.

Grafik 9 : Perbandingan jumlah tingkat legislatif

 

Selain berkompetisi untuk menjadi anggota legislative, alumni Sekolah Demokrasi juga terlibat dalam perhelatan pemilu 2014. Sebanyak 77 orang alumni menjadi penyelenggara pemilu dengan komposisi posisi sebagai berikut :

Grafik 10 : Alumni menjadi penyelenggara pemilu

 

Selain menjadi pejabat publik di tingkat legislative (parlemen) dan juga menjadi penyelenggara pemilu, sebanyak 23 orang alumni dari SD telah menjadi penyelenggara pemerintahan. Berikut grafik jumlah dan posisi penyelenggara pemerintah dari alumni Sekolah Demokrasi.

Grafik 11 : Alumni menjadi penyelenggara negara

 

Dari total 100 orang alumni yang menjadi penyelenggara pemilu (77 orang) dan penyelenggara negara (23 orang), 8 orang diantaranya adalah perempuan. Berikut proporsi alumni perempuan dan alumni laki-laki dari kelompok penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara.

Grafik 12 : Perbandingan jumlah alumni laki dan perempuan (pejabat publik)


Selamat berkiprah, para alumni Sekolah Demokrasi!. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai demokrasi yang didapat selama masa pembelajaran dan pelatihan, semoga terus dapat diasah dan dikembangkan, untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik, di masa depan.