31 May 2013

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kini telah memiliki Independent Permanent Commission of Human Rights (OIC IPHRC) atau Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia OKI. Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan perempuan asal Indonesia yang menjadi satu dari 18 Komisioner pada organisasi tersebut. Sebagai aktivis HAM perempuan, Ruhaini diharapkan bisa menjembatani isu kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional ke tingkat internasional. Untuk melihat pandangan, harapan serta fokus isu, Nunung Qomariyah dari Redaksi Komnas Perempuan melakukan wawancara dengannya.

28 May 2013

Hukum sebagai ekspresi kesepakatan politik antara berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah mengemban fungsi legitimasi dan fasilitasi bagi tindakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat bernegara hukum.

Ini acap disebut fungsi konservatif hukum. Pada sisi lain, hukum mengemban pula fungsi legitimasi, fasilitasi, promosi, dan proteksi gerakan emansipasi sosial. Itu berarti tugas hukum memfasilitasi dan melindungi setiap upaya memajukan kelompok sosial yang masih tertinggal seperti buruh, petani gurem, kaum perempuan, pedagang kecil, masyarakat adat, dan kelompok sosial tertinggal lain. Inilah fungsi progresif hukum.