Presiden dan Kepresidenan

Print PDF

"The institution of the presidency is more important than the person who holds it—lembaga kepresidenan lebih penting daripada orang yang menjabatnya." Kalimat itu ditulis Presiden George W Bush dalam otobiografinya berjudul Decision Points (2010) yang menjadi bestseller.

Mengenal Ideologi Hukum Para Hakim (versi kedua)

Print PDF

Sumpah para Hakim RI menyatakan, bahwa mereka akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sumpah ini melambangkan netralitas kekuasaan Hakim. Rumusan kalimat sumpah Hakim itu menggambarkan suatu wilayah luas penuh beragam makna yang terbuka bagi penafsiran Hakim. Disitulah pandangan sosial, preferensi, kepercayaan yang acap disebut ideologi itu diduga berpengaruh pada cara Hakim menilai hubungan saling mempengaruhi antara fakta, hukum, dan situasi kasus. Inilah yang kemudian dirumuskan sebagai ideologi hukum para Hakim.

Insight: Political parties and the question of financing

Print PDF

Political parties are still the most important agents of indirect democracy. Despite declining public trust in their role and performance — not only in Indonesia but also in many industrialized countries — there is no alternative as yet to supersede their position as purveyor of the political aspirations of their constituents and the realization of people’s participation in political decision-making.

LSM dorong perubahan UU MD3 sebelum pemilu

Print PDF

Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendorong agar perubahan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) diselesaikan sebelum pemilu pada 9 April 2014.

"Bila nanti setelah pemilu usai dan hasil pemilu sudah diketahui, UU yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ini akan rumit, dan penuh intrik untuk kepentingan partai politik, terutama partai pemenang," kata Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentary Centre Sulistio dalam konferensi pers koalisi LSM di Jakarta, Kamis.

Keberanian Berdemokrasi

Print PDF

Setelah demokrasi direbut kembali di Indonesia melalui Reformasi 1998, penerapannya kemudian ternyata meminta banyak kesabaran dan menuntut lebih banyak keberanian. Kesabaran harus ada karena penerapan demokrasi memerlukan waktu yang relatif panjang. Tak ada titik final saat kita dapat berkata: demokrasi sudah mantap serta mencapai bentuk dan isi yang diidamkan. Keberanian amat dibutuhkan karena penerapan demokrasi berhadapan dengan banyak halangan, yang dapat menimbulkan keraguan apakah demokrasi adalah sistem politik yang tepat.

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id