Ilmu dan Politik dalam Hitung Cepat

Print PDF

“Quick count” atau hitung cepat sudah menjadi suatu praktek penelitian sosial-politik, yang diperkenalkan oleh LP3ES sejak pemilihan presiden Indonesia 2004. Sejak saat itu praktek ini sudah meluas dan diterapkan oleh lembaga penelitian lainnya dalam pemilihan presiden, gubernur dan pemilihan lain, tanpa menimbulkan kontroversi, karena hasil hitung cepat dan hasil hitungan manual oleh panitia pemilihan tidak banyak bedanya.

Materi Pasal Penghapusan Keterwakilan Perempuan dalam PImpinan AKD di UU MD3

Print PDF

Analisa Masalah
Dicoret dan dihapusnya “keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” tanpa penjelasan utuh merupakan sebuah upaya kemunduran dalam mendorong perempuan didukung sebagai pembuat kebijakan. Semangat mendorong perempuan menjadi pembuat kebijakan agar dapat menyiasati turunnya jumlah anggota dewan perempuan dari periode sebelumnya. Pada periode 2009 – 2014 anggota dewan perempuan cukup signifikan dalam menyuarakan aspirasi masalah perempuan, meski banyak juga yang belum mendukung. Sehingga dengan menurunnya jumlah mereka untuk periode 2014 – 2019 dapat didorong lebih maju dengan menempatkan mereka dalam posisi strategis, di antaranya sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan.

Pemilihan Presiden dan Demokrasi

Print PDF

Pemilihan presiden selalu menimbulkan heboh dan perhatian besar, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional. Ini tidak mengherankan karena dalam sistem presidensial, presiden Indonesia merupakan lembaga politik dengan kekuasaan terbesar di antara lembaga politik lainnya. Rakyat Indonesia bertanya apa yang akan dilakukan oleh calon presiden dalam pemerintahan untuk berbagai sektor publik. Sebaliknya, perhatian internasional terfokus pada ada-tidaknya jaminan untuk politik yang demokratis, sikapnya terhadap keterbukaan dunia yang dibawa oleh globalisasi, dan apa yang akan dilakukannya terhadap liberalisasi ekonomi yang menjadi kecenderungan umum sekarang.

Risiko Demokrasi

Print PDF

Dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sering terdengar kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat prosedural saja. Demokrasi diwujudkan hanya melalui pembentukan lembaga-lembaga dan pelaksanaan prosedur dan tatacara, tetapi belum memperlihatkan hasil yang dijanjikan olehnya sebagai sistem politik. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi para anggotanya lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak banyak berperan sebagai wakil yang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang mereka wakili, dan yang telah memilih mereka karena berbagai janji dan impian masa depan yang ditawarkan. Ada pemilihan umum, tetapi hasilnya masih sering dipertanyakan apakah hasil itu benar-benar menunjukkan suara rakyat, atau menjadi gema gencarnya serangan fajar, atau cerminan disiplin penghitungan suara yang mengundang pertanyaan dan keraguan. Demikian pun ada lembaga peradilan, tetapi pencari keadilan masih kebingungan, kemana mereka mencari keadilan dan dapat menemukannya. Ada pemerintah dengan berbagai kementerian, tetapi cukup banyak keluarga yang tetap meringkuk di bawah garis kemiskinan, dengan kondisi yang tak banyak berubah dari rejim pemerintahan yang satu ke rejim yang lain.

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id