Mengenal Ideologi Hukum Para Hakim (versi kedua)

Print PDF

Sumpah para Hakim RI menyatakan, bahwa mereka akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sumpah ini melambangkan netralitas kekuasaan Hakim. Rumusan kalimat sumpah Hakim itu menggambarkan suatu wilayah luas penuh beragam makna yang terbuka bagi penafsiran Hakim. Disitulah pandangan sosial, preferensi, kepercayaan yang acap disebut ideologi itu diduga berpengaruh pada cara Hakim menilai hubungan saling mempengaruhi antara fakta, hukum, dan situasi kasus. Inilah yang kemudian dirumuskan sebagai ideologi hukum para Hakim.

Di Amerika Serikat (AS), banyak kajian dilakukan untuk mencermati sejauhmana perilaku para Hakim nampak di motivasi oleh preferensi atau kepercayaan yang bersifat ideologis, misalnya para Hakim yang putusannya berpihak pada pelestarian ekologi, atau pemerintah minimalis yang tidak banyak mengatur. Putusan-putusan ini di golongkan sebagai liberal.

Basis data perkara Mahkamah Agung AS yang disusun oleh Profesor Harold Spaeth memberi kode ideologis pada setiap putusan kasus sebagai liberal atau konservatif. Misalnya, putusan perkara acara pidana yang membebaskan terdakwa di beri kode liberal ; dalam hal terdakwa di hukum diberi kode konservatif ; dalam perkara ekonomi, ketika suatu peraturan ekonomi dibatalkan diberi kode konservatif ; saat regulasi ekonomi lainnya dikuatkan oleh pengadilan di kode liberal.

Tentu saja Basis data Harold Spaeth mengandung sejumlah kelemahan, antara lain katagori ideologis liberal atau konservatif itu sangat menyederhanakan dan menutupi fakta hukum yang rumit, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak sipil bisa jauh lebih liberal atau konservatif di bandingkan dengan kasus-kasus paten. Selain itu banyak kasus yang mengandung lebih dari satu isue, misalnya kasus lingkungan hidup, fakta-fakta di dalamnya bisa mengandung isue-isue pidana, perdata dan HAM.

Kelemahan lain dari Basis data Harold Spaeth adalah ia lebih didasarkan pada hasil putusan Hakim atas suatu kasus dan tidak melihat pola bagaimana para Hakim memberikan pendapat dan suaranya dalam proses pengambilan putusan. Yang juga diabaikan oleh Basis data itu, adalah bahwa ideologi hukum para Hakim itu multi-dimensional, dalam arti seorang Hakim bisa saja bersikap konservatif dalam satu kasus, dan bersikap liberal dalam kasus yang lain, misalnya dalam kasus aborsi Hakim berpendapat para pelaku harus di hukum yang berarti konservatif. Pada kasus hubungan industrial Hakim yang sama bersikap liberal, misalnya menolak PHK buruh yang dilakukan oleh majikan. Karena itu pendekatan Harold Spaeth tidak memastikan keterkaitan antara perilaku Hakim dengan motivasi ideologis yang di anutnya (Carolyn Shapiro 2010 : 91-92).

 

II

Di Indonesia setahu penulis, belum ada suatu kajian yang mencermati keterkaitan motivasi ideologis dengan perilaku para Hakim yang tercermin dalam putusan-putusannya. Padahal sejarah RI selama ini menunjukkan pengaruh ideologi hukum penguasa atas para Hakim sangat kuat. Pada masa demokrasi Terpimpin para Hakim harus menjalankan misi hukum sebagai alat revolusi. Kemudian, pada masa Orde Baru para Hakim harus menjalankan misi hukum sebagai instrument fasilitasi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

Pada era Orde Baru, hampir semua perkara politik dan HAM para terdakwanya di hukum berat. Begitu pula dengan perkara gugatan masyarakat atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, misalnya dalam kasus-kasus pembangunan waduk, jalan raya, kawasan wisata, dan lain sebagainya, biasanya tanpa atau dengan berbagai penalaran hukum Hakim tidak mengabulkan tuntutan masyarakat. Walaupun barangkali ada sejumlah kecil Hakim yang bersikap mandiri dan kritis, namun pada Era Orde Baru para Hakim umumnya adalah penganut setia dan takzim ideologi hukum pembangunan Orde Baru.

Era reformasi dan demokratisasi yang di mulai sejak tahun 1998 membuka peluang bagi para Hakim untuk merumuskan ulang peranannya dalam masyarakat bangsa bernegara hukum Indonesia. Amandemen UUD 1945 dan pembaharuan UU Kekuasaan Kehakiman merupakan momen bagi para Hakim untuk menegaskan jati diri mereka sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka dari berbagai pengaruh kekuasaan eksternal.

Sumpah Hakim tersebut di atas melambangkan komitmen mereka pada “ Ideologi Negara Hukum “ yakni, UUD 1945, UU, serta berbakti pada Nusa dan Bangsa. Aktualisasi komitmen itu jelas tak terhindarkan tergantung pada pandangan sosial, preferensi, kepercayaan, pengetahuan, pengalaman yang mempengaruhi cara Hakim menilai hubungan saling mempengaruhi antara fakta, hukum, dan situasi kasus.

Dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa Orde Baru sikap para Hakim konservatif, yakni impunitas dengan membebaskan para terdakwa. Dalam kasus pelanggaran berat HAM itu nampak para Hakim MA belum bisa lepas dari beban politis dan tekanan psikologis sisa kekuatan otoritarian Orde Baru. Namun, dalam kasus gugatan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan Ex Tapol 1965, MA mengambil sikap progresif dengan mengabulkan gugatan tersebut. Sikap progresf MA juga ditunjukan dengan memperberat hukuman para Koruptor.

Dalam kasus-kasus uji pasal pidana mati dalam UU Narkoba dan uji pasal pidana penghinaan terhadap agama, para Hakim MK mengambil sikap konservatif, dengan menolak permohonan uji konstitusionalitas pasal pidana mati yang diajukan Advokat dan konstitusionalitas pasal pidana penghinaan terhadap agama yang diajukan oleh LSM. Namun, dalam kasus-kasus lain seperti gugatan konstitusionalitas atas UU yang mendasari pelarangan buku yang diajukan LSM dan konstitusionalitas pasal pidana penabur kebencian yan diajukan oleh Advokat, MK bersikap liberal atau progresif, dengan mengabulkan gugatan tersebut. Dalam kasus-kasus uji sejumlah pasal UU Listrik dan UU Migas MK mengambil posisi konservatif, yakni mempertahankan konsep hak menguasai Negara atas enerji dan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang tidak boleh dialihkan kepada pihak swasta, kecuali melalui rezim hukum perizinan.

Putusan-putusan atas kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan ideologi hukum para Hakim di MA dan MK yang bersifat multi-dimensional, yakni untuk kasus-kasus yang berbeda Hakim yang sama bisa menganut ideologi atau pandangan hukum yang berbeda. Putusan-putusan atas kasus-kasus tersebut di atas acap disebut sebagai model putusan penyikapan (The Attitudinal Model) yang mencerminkan nilai dan sikap ideologis para Hakim. Sedang putusan-putusan MK dalam kasus uji UU Pemilihan Presiden dan uji UU PERPPU MK merupakan model putusan Strategis atau pilihan rasional, yakni putusan-putusan yang memperhitungkan konstalasi kekuatan dan dinamika politik di Legislatif dan Eksekutif, serta kepentingan para Hakim MK sendiri. Disitu bertemu kepentingan Hakim MK dengan kepentingan Parpol-parpol, yakni stabilitas sistem politik dan yudisial, serta lainnya, yakni bahwa anggota Parpol dapat menjadi Hakim MK tanpa harus non-aktif terlebih dahulu.

Menemukan secara persis keterkaitan antara motivasi ideologis dan perilaku Hakim bukanlah pekerjaan mudah. Namun, usaha penemuannya melalui berbagai kajian dan metode penyelidikan harus terus dilakukan. Gagasan dan temuannya harus terus diwacanakan. Usaha itu merupakan kontrol yang akan menguatkan kemandirian dan kemerdekaan para Hakim. Itulah sumbangan penting bagi Negara Hukum Indonesia kita.

Penulis: Abdul Hakim G Nusantara (Advokat/Arbiter , Anggota Badan Pengurus KID)
Sumber: Versi pertama tulisan ini dimuat di Harian Kompas tanggal 03. Maret 2014

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id