LSM dorong perubahan UU MD3 sebelum pemilu

Print PDF

Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendorong agar perubahan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) diselesaikan sebelum pemilu pada 9 April 2014.

"Bila nanti setelah pemilu usai dan hasil pemilu sudah diketahui, UU yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ini akan rumit, dan penuh intrik untuk kepentingan partai politik, terutama partai pemenang," kata Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentary Centre Sulistio dalam konferensi pers koalisi LSM di Jakarta, Kamis.

Koalisi LSM tersebut di antaranya Indonesia Budget Center (IBC), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

RUU MD3 merupakan usulan rancangan perubahan terhadap UU no 27/2009 tentang MD3. UU no 27 tersebut sebelumnya mengggantikan UU no 22/2002 tentang Susunan dan Kedudukan MD3 atau lebih populer disebut UU Susduk.

RUU tersebut telah diusulkan sejak 24 Oktober 2013. Pansus untuk pembahasan RUU tersebut telah dibentuk pada 28 Januari 2014 yang terdiri dari 30 anggota DPR dari berbagai fraksi. Pada 11 Februari 2014 lalu, pimpinan Pansus RUU Perubahan MD3 telah ditetapkan dengan ketua Benny K Harman dari Fraksi Demokrat. Sementara wakil ketuanya Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Nurul Arifin (Fraksi Golkar) dan Ahmad Yani (Fraksi PPP).

Ia menambahkan, perubahan UU MD3 ini sangat penting untuk mendorong lebih efektif dan optimal fungsi dari lembaga legislatif. Salah satunya adalah dengan memperketat syarat pembentukan fraksi, sehingga mendorong koalisi dan pada akhirnya pengambilan keputusan DPR lebeih efektif.

Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mengatakan, UU no 27/2009 yang saat ini masih berlaku perlu diperkuat untuk menjadikan DPR yang berkinerja optimal demi kepentingan rakyat.

Sejumlah agenda, misalnya terkait efektifitas rapat-rapat di DPR, serta transparansi dan akuntabilitasnya perlu diperkuat. "Untuk itu kita mengusulkan agar semua rapat di DPR terbuka, sehingga tidak ada pat gulipat, dan rakyat mengetahui apa yang terjadi. Tidak ada ada lagi rapat dalam ''ruang-ruang gelap''," katanya.

Selain itu pihaknya juga mengusulkan agar setiap fraksi menunjuk perwakilan tetapnya di setiap komisi atau alat kelengkapan DPR.

"Dengan demikian, ia menjadi perwakilan suara fraksinya sehingga rapat dapat berjalan lebih efektif, tidak seperti sekarang, ada aja rapat yang tidak dihadiri oleh salah satu fraksi. Bilapun hadir, dia tidak bisa mewakili suara fraksinya," katanya.

Pihaknya juga meminta agar UU MD3 mendatang mengatur secara jelas dan tegas para anggota legislatif yang tidak hadir dalam rapat atau tidak menjalankan fungsinya.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam menambahkan, pihaknya juga meminta dalam UU MD3 perubahan diatur suatu standar kinerja anggota yang dapat diukur sehingga mekanisme evaluasi bahkan sanksi dapat diterapkan.

"Misalnya kewajiban menyusun laporan hasil studi banding dan pembiayaannya," katanya. (*/sun)

Sumber : ANTARA Sumbar

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id