Penyerapan Aspirasi Rakyat oleh DPR Belum Efektif

Print PDF

Penyerapan aspirasi rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dinilai belum efektif. Konstituen bahkan banyak yang tidak mengenal anggota DPR dari daerah pemilihannya. Oleh karena itu, masa reses semestinya digunakan secara efektif oleh para anggota DPR, bukan malah digunakan untuk berkampanye.

Demikian dikatakan peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam dalam diskusi “Kampanye Pemilu dan Penyerapan Aspirasi Konstituen” yang diadakan di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Berdasarkan survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), Roy menuturkan, hanya 18% konstituen yang mengenal wakilnya di parlemen.

“Hasil penyerapan aspirasi hanya mewadahi sebagian kecil kepentingan konstituen. Ketika anggota DPR hadir di dapilnya, dia seharusnya bisa merespon persoalan-persoalan di daerah, namun itu tidak terjadi. Masa reses seharusnya bisa diefektifkan, karena kami melihat masalahnya bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” katanya.

Roy menambahkan, jadwal reses anggota DPR dengan DPRD yang tidak berbarengan juga turut menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

“Pelaksanaan reses juga tidak terencana dengan baik. Padahal, ketika berbicara reses, DPR bukan hanya bicara soal fungsi dewan, tetapi juga bisa untuk mendekati konstituennya,” ujarnya.

Abdul Hakim Garuda Nusantara dari Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) mengatakan, ada dugaan yang berkembang bahwa dana reses digunakan untuk biaya kampanye anggota DPR incumbent yang mencalonkan diri lagi jadi caleg.

“Penyalahgunaan terjadi karena tidak ada peraturan yang jelas mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban dana reses. Karena peraturannya tidak jelas, maka tidak mudah untuk mengajukan tuntutan secara hukum,” ujarnya.

Anggota DPR dari fraksi PPP, Arwani Thomafi mengatakan, kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPR memang perlu diperhatikan.

Namun demikian, baginya masyarakat sudah pintar sehingga dapat membedakan kegiatan penyerapan aspirasi atau kegiatan kampanye.

“Saya sepakat jika ke depan penggunaan masa reses ini diatur lebih baik lagi biar DPR bukan hanya pulang ke dapilnya saja. Jadi perlu ada bentuk pertanggungjawaban yang lebih rinci dan kegiatan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Arwani menambahkan, dana penyerapan aspirasi seharusnya berbeda bagi tiap anggota DPR, karena medan dapil masing-masing anggota DPR juga berbeda.

“Kalau yang berasal dari dapil di Jawa mungkin tidak terlalu terasa perbedaannya, tetapi buat yang pulang ke dapil di daerah Indonesia Timur, biaya perjalanannya saja kan sudah menghabiskan banyak anggaran,” ucapnya.

Sumber: Pikiran Rakyat

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id