Pemahaman Lintas Budaya: Keharmonisan Bangsa Serumpun

Print PDF

Hubungan lintas-budaya sudah menjadi tak terelakkan sekarang ini, karena adanya komunikasi antarbangsa yang dimungkinkan dan bahkan didesak oleh jaringan komunikasi global dalam proses globalisasi. Pemahaman kita tentang hubungan lintas-budaya dan interaksi antarbangsa yang semakin meningkat, akan tergantung dari pemahaman kita terhadap proses globalisasi dan dan sikap kita terhadap dampaknya pada kedaulatan suatu negara dan pengaruhnya pada integrasi kebudayaan suatu bangsa.

Tantangan terhadap kedaulatan suatu negara dapat dilihat dari beberapa perkembangan berikut. Pertama, dengan adanya liberalisasi ekonomi, nilai mata uang suatu negara harus bersaing dengan mata uang asing dalam pasar modal dan pasar uang, sehingga nilai mata uang di suatu negara tidak lagi tergantung seluruhnya kepada Bank Sentral seperti Bank Indonesia di Jakarta, tetapi sangat tergantung pada apa yang terjadi dalam bursa efek atau stock exchange. Bukan saja kebijakan Bank Sentral yang menentukan nilai uang nasional, tetapi perdagangan uang dan persaingan mata uang dalam pasar uang akan turut menentukan nilai mata uang suatu negara.

Kedua, liberalisasi ekonomi menyebabkan hadirnya berbagai perusahaan asing dalam negeri dan mengharuskan persaingan yang semakin ketat antara perusahaan nasional dan perusahaan asing dan multinasional. Kalau terjadi sengketa antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri atau di Arbitrase Internasional. Beberapa ahli hukum di Jakarta mengatakan kepada saya bahwa ada kecenderungan pada pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih memilih Arbitrase Internasional sebagai tempat menyelesaikan sengketa antarperusahaan, terutama kalau kepercayaan kepada Pengadilan Negeri sudah menurun. Dalam kasus pertama terjadi persaingan antara nilai mata uang nasional dan mata uang asing, dalam kasus kedua ini terjadi persaingan antara sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional.

Ketiga, dalam rejim ekonomi liberal terjadi pergerakan yang lebih bebas dari modal dan tenaga kerja. Lahirlah gejala yang dinamakan mobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja atau International mobility of capital and labor. Keadaan ini semakin menyulitkan interaksi dan negosiasi di antara buruh dan majikan dalam suatu negara untuk mendapatkan tingkat upah yang lebih baik, tanpa merugikan perusahaan. Pengusaha-pengusaha di Jakarta atau Surabaya yang menghadapi buruh yang terlalu rewel, akan memindahkan perusahaan mereka ke negara lain di mana upah buruh masih lebih rendah. Sebaliknya, buruh yang tidak bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi, akan memilih menjadi tenaga kerja asing di Arab Saudi, Hongkong atau Taiwan. Inilah salah satu faktor yang mempersulit bertahannya Welfare State di dunia sekarang.

Penulis : Ignas Kleden, Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Makalah Lengkap bisa diunduh disini

Makalah diatas disampaikan pada:
Seminar Antarbangsa: Kesusastraan Asia Tenggara (SAKAT),
Jakarta, 24 – 25 Oktober, 2013

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id