Siti Ruhaini Dzuhayatin: Memperjuangkan HAM melalui Organisasi Kerjasama Islam

Print PDF

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kini telah memiliki Independent Permanent Commission of Human Rights (OIC IPHRC) atau Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia OKI. Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan perempuan asal Indonesia yang menjadi satu dari 18 Komisioner pada organisasi tersebut. Sebagai aktivis HAM perempuan, Ruhaini diharapkan bisa menjembatani isu kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional ke tingkat internasional. Untuk melihat pandangan, harapan serta fokus isu, Nunung Qomariyah dari Redaksi Komnas Perempuan melakukan wawancara dengannya.

 

Bisa jelaskan tentang mekanisme HAM dalam Organisasi Kerjasama Islam ini?
Organisasi Kerjasama Islam didirikan pada 25 September 1969. Saat ini OKI telah beranggotakan 57 negara berbasis Islam. OKI ditujukan sebagai wadah bagi komunitas Islam berkumpul, solidaritas dan memajukan HAM. Meski pernah vakum antara tahun 1980-1989, namun OKI berhasil mengeluarkan Deklarasi Kairo pada tahun 1990 sebagai pernyataan komitmen pada permasalahan hak asasi manusia.

Pada 2010 Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia OKI terbentuk. Sebagai mekanisme Hak Asasi Manusia, Komisi ini memiliki mandat melakukan pemantauan dan memastikan penerapan HAM di negara-negara anggota.


Apa nilai lebih Indonesia menjadi bagian dari mekanisme HAM di OKI?

Pada awalnya syarat menjadi anggota OKI adalah negara Islam. Namun dalam perkembangannya, negara berpenduduk Islam juga bisa menjadi bagian dari OKI. Misalnya Nigeria, Sierra Leone yang penduduk Islamnya hanya separoh total masyarakatnya

Indonesia adalah representasi dari penduduk muslim di dunia. Oleh karenanya ini menjadi kepentingan negara-negara Islam lain untuk memasukkan Indonesia. Saya kira Indonesia merupakan negara yang perlu diperhitungkan oleh negara manapun, bukan hanya negara-negara Islam saja, tapi juga di dunia. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar yang memiliki moderasi dan keberagaman Islam bisa menjadi jembatan bagi perbedaan perspektif di antara negara-negara anggota.

Keberadaan Indonesia di OKI juga menjawab kelompok Islam yang selama ini tidak menyepakati HAM. Setidaknya ketika saya menyampaikan bahwa kini saya menjadi salah satu independen komisoner di OKI untuk bidang HAM, membawa perubahan sikap dari kelompok Islam bahwa Islam juga mengusung HAM.


Apa isu prioritas dalam komunitas Islam yang perlu menjadi perhatian Islam?

Berdasarkan konsultasi dengan kawan-kawan ada beberapa isu yang perlu diangkat: Pertama, pembenahan komitmen dan implementasi HAM di masing-masing negara. Harapannya bisa menuju UN Declaration, atau minimal negara-negara anggota menerima Deklarasi Kairo, itu sudah sebuah langkah maju. Banyak aspek dalam Deklarasi Kairo berat untuk dilaksanakan oleh negara-negara yang mengingkari hampir seluruh prinsip-prinsip HAM. Kedua, isu anak sangat penting. Anak-anak sangat tertekan dengan segala tradisi yang ada, utamanya anak perempuan. Praktik seperti perkawinan yang diatur untuk kepentingan keluarga sangat akut terjadi di negara muslim. Tradisi ini sulit sekali diubah karena mendapat legitimasi dari pemahaman Islam yang bias. Ketiga, isu perempuan akan tetap menjadi isu utama.

Apalagi kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Tentu saja justifikasi agama di sini sangat kuat, dan justifikasi perempuan sebagai milik keluarga atau komunitas tetap berperan dalam menciptakan diskriminasi terhadap perempuan. Keempat, agama minoritas perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu penting membawa agama dalam arti misalnya perbedaan madzhab, interpretasi, dalam diskursus di OKI.


Dalam konteks isu perempuan, apa saja persoalan yang akan menjadi fokus perhatian?

Isu perempuan sangat kompleks. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, perkawinan akan menjadi prioritas. Oleh karenanya perlu modernisasi hukum keluarga. Ini tidak berarti meninggalkan nilai-nilai Islam. Orang Indonesia bisa menjadi sangat modern. Di saat yang sama mereka tidak meninggalkan Islamnya itu sendiri. Kedua, soal sunat perempuan. Sunat perempuan masih menjadi tradisi yang diterapkan di banyak negara muslim termasuk di Indonesia. Praktik ini menggunakan semacam legitimasi agama. Oleh karena itu, betapapun kita menginginkan tidak ada praktik sunat perempuan, namun jika tidak ada legitimasi dari insititusi Islam yang bersuara berbeda akan sulit. Ketiga tentang poligami. Memang susah untuk tidak ada poligami, sehingga organisasi OKI perlu memiliki pandangan yang bisa menjadi rujukan. Seperti halnya Muhammadiyah, organisasi ini memiliki kebijakan jika ada pengurus dari ranting hingga pusat yang melakukan poligami, maka ia akan dikeluarkan dari kepengurusan.


Apa Kewenangan komisioner independen OKI?

Saya membayangkan komisioner independen memiliki wewenang memberikan masukan kepada negara anggota dan ministry council, mendorong implementasi HAM di masing-masing negara, memberikan bantuan teknis bagi negara-negara yang akan memperbaiki pemenuhan HAM, serta monitoring.


Apa harapan Mbak Ruhaini untuk OKI?

Pembentukan komisioner bisa menjadi angin segar untuk OKI berupaya mendialogkan, menyosialisasikan, mengakui bahwa persoalan HAM adalah persoalan mereka. Saya juga berharap OKI mampu menghasilkan pandangan konkrit yang bisa digunakan sebagai acuan bagi masyarakat muslim untuk hidup dalam satu masa yang modern. OKI merupakan badan internasional terbesar kedua setelah PBB. Jika wajahnya makin moderat, maka prinsip-prinsip universal HAM internasional bisa didorong. Oleh karena itu, mendialogkan antara PBB dan Deklarasi Kairo adalah tantangan tersendiri. Para komisioner harus berusaha menghadirkan pemahaman Islam secara beragam, dan menggeser satu pemaknaan normatif hitam dan putih.

* Info lebih lanjut tentang OKI lihat di www.oic-oci.org
* Tulisan ini telah dimuat di Newsletter Komnas Perempuan Ed.8, Januari 2012

Sumber : Komnas Perempuan

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id