Menyambut Pemilu 2014 dengan Korupsi?

Print PDF

Sangat dilematis apa yang terjadi belakangan ini yang sebenarnya juga sudah berlangsung cukup lama, yaitu maraknya korupsi yang melibatkan politisi di Indonesia. Ironis bahwa para politisi dan kader partai yang seharusnya mempersiapkan diri mereka semaksimal mungkin untuk pemilu 2014 yang tinggal hitungan bulan, secara bersamaan terjebak dalam berbagai kasus korupsi dalam berbagai ukuran. Terakhir yang baru saja terjadi adalah penetapan tersangka atas salah satu ketua umum partai yang lolos verifikasi untuk pemilu 2014, karena dugaan penyuapan impor daging. Sekitar awal Januari 2013, PPATK pun merilis hasil risetnya tentang transaksi keuangan yang terindikasi korupsi dan pencucian uang pada semester II tahun 2012. Hasilnya sangat mengejutkan, karena diungkapkan 69,7 persen anggota legislatif diduga terlibat tindak pidana korupsi dan lebih dari 10 persen di antaranya adalah ketua komisi.

Lalu bagaimana harapan publik terhadap partai politik itu sendiri ?. Beberapa kali lembaga survei melakukan penelitian dan hasilnya berbanding lurus dengan kasus – kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik, politisi atau anggota legislatif. Tingkat kepercayaan masyarakat pun menurun terhadap partai politik akibat korupsi yang melibatkan mereka.

Korupsi menurut Wikipedia berasal dari bahasa Latin : corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok atau rasuah. Jadi korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain, yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyelahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Harapan tertuju kepada partai politik yang memiliki program partai yang jelas. Para wakil rakyat yang menjadi anggota dewan diandaikan mewakili rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai Politik adalah wadah untuk untuk menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi program politik. Pada saat partai politik memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka saat itu pula ideologi partai dijalankan dan partai politik menjalankan fungsinya dan melakukan tugasnya. Kasus korupsi yang sering terjadi saat ini yang melibatkan banyak politisi, dapat mengakibatkan merosotnya perolehan suara pada pemilu mendatang. Sudah banyak pengingat-pengingat yang dihembuskan mengenai dampak buruk korupsi ini atas keberlangsungan Negara Indonesia. Dan sudah banyak pula penggiat anti korupsi menyerukan kampanye anti korupsi . Masih segar dalam ingatan kita bahwa ketika reformasi tahun 1998 bergulir, para mahasiswa dan masyarakat menyerukan anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang banyak terjadi pada masa Orde Baru.

Korupsi yang marak kembali belakangan ini dan melibatkan anggota partai , seharusnya menjadi memontum untuk introspeksi menjelang pemilu 2014 untuk melihat apakah partai politik masih berpegang pada ideologinya dan apakah mesin partai cukup efektif mengimplemenasikan ideologi tersebut. Dalam suatu dialog publik di TVRI tanggal 24 Januari 2013 mengenai Keterbukaan Partai Politik dalam Rekruitmen Caleg, Ignas Kleden mengungkapkan bahwa yang terjadi selama ini adalah seorang kader cenderung menganggap Partai Politik sebagai insititusi untuk mencari uang, karena partai tidak memiliki program partai, tidak memperlihatkan sistem rekruitmen yang jelas, tidak juga melaksanakan pendidikan politik secara teratur. Akibatnya tinggal satu saja hal yang menarik dalam partai yaitu uang.

Apa yang telah banyak disampaikan oleh pejuang-pejuang anti korupsi tentang bahaya laten korupsi yang dapat berujung pada bahaya yang sistemik adalah suatu kekhawatiran yang seharusnya menjadi bahan introspeksi untuk semua elemen masyarakat termasuk Partai Politik itu sendiri. Jangan sampai terjadi kembali survei mendatang sebelum pemilu 2014 memperlihatkan kembali menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang bisa menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia. Sikap apatis masyarakat ini patut diwaspadai karena dapat menimbulkan gangguan stabilitas politik yang bisa dimanfaatkan oleh para oportunis untuk mengail di air keruh. Dalam keadaan ekstrim sikap kritis masyarakat bisa memuncak pada gerakan sosial seperti yang pernah terjadi era reformasi 1998.

Sudah cukup “bau busuk” tersebut! Jangan sampai bau busuk tersebut membawa polusi yang mencemari seluruh negeri ini, sehingga generasi penerus kita pun sulit untuk menghilangkannya. Pada pemilu 2014 nanti, dengan menggunakan data BPS 2010, diperkirakan akan ada 30,2 juta pemilih pemula yang ikut berpartisipasi atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk di Indonesia (sumber : Lembaga Demografi FEUI-Sonny Harry B Harmadi, Kompas, 29 Januari 2012). Angka 17 persen tersebut adalah angka harapan Indonesia untuk pemilu 2014 nanti.Para pemilih pemula diasumsikan masih memiliki idealisme dalam melihat perkembangan politik di Indonesia. Jangan sampai terjadi bahwa idealisme dan optimisme orang-orang muda ini ikut padam oleh sikap apatis, yang lahir dari kegagalan negara dan masyarakat Indonesia untuk menghentikan dan mengakhiri korupsi yang merupakan pengkhianatan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia dan keberlanjutan Republik Indonesia.

Penulis : Reza Simamora – Koordinator Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id