Democracy should not become known as something specific that differs from state to state and from culture to culture, because such particularization of...
 
The Political Party Community for Dialogue (Komunitas Dialog Partai Politik, KDPP) is not a forum established by KID. Rather, it was set up by the...
 
Community Committees is a forum initiated and set up by the alumni of Democracy School as a place where they can implement and practice everything that they...
 
KID's Cross Cutting Program takes in a number of other activities outside the Democracy Schools and outside the Community for Political Party Dialogue. Among...
  • Democracy should not become known as something specific that differs from state to state and from culture to culture,...
  • The Political Party Community for Dialogue (Komunitas Dialog Partai Politik, KDPP) is not a forum established by...
  • Community Committees is a forum initiated and set up by the alumni of Democracy School as a place where they can...
  • KID's Cross Cutting Program takes in a number of other activities outside the Democracy Schools and outside the...

Popular

eModul KID

Almanak Alumni SD 2006 - 2013

Almanak Alumni SD 2006 - 2013

Petisi Online

Recordings

KID Events

No events

KID on Map

Testimonial

Demokrasi dan Partai Politik

Print PDF

Sudah bukan rahasia lagi bahwa di mata banyak pengamat asing, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam tahap perkembangan yang positif dan layak diapresiasi. Pendapat ini merujuk beberapa realitas politik seperti pelaksanaan pemilu yang demikian banyak pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan akhirnya pada tingkat nasional, yang berlangsung relatif aman dan terkendali, tanpa menimbulkan gejolak atau kekerasan dan tidak membawa kekacauan.

Politik dan Keputusan Politik

Print PDF

Pada Rabu (18/2/2015) siang, tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih.

Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat.

Draft Siaran Pers: Koalisi MD3 9 Des 2014

Print PDF

Draft Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Perubahan UU MD3; Rekor yang Mustinya Dicatat


Sidang paripurna DPR 5 Desember 2014 telah mengesahkan Perubahan UU No. 14 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD. Agenda perubahan yang super kilat ini semestinya dapat dicatat oleh Museum Rekor Indonesia alias MURI sebagai proses Pembahasan UU yang paling cepat. Hanya dalam kurun waktu lebih kurang tujuh jam, DPR dan pemerintah bersepakat mengubah beberapa pasal dalam UU MD3 yang mencakup mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pengajuan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat di komisi-komisi DPR.

Dimensi Konflik Politik

Print PDF

Dalam karya klasiknya, Democracy in America, bangsawan Perancis, Alexis de Tocqueville, menulis dalam pengantar bukunya tahun 1830-an: "Apakah manusia selalu menghuni suatu dunia seperti yang ada sekarang, di mana segala sesuatu tidak berada dalam hubungan yang benar dengan yang lain, di mana kebajikan hadir tanpa kecerdasan, dan kecerdasan ada tanpa kehormatan; di mana cinta akan tata tertib dikacaukan dengan selera untuk penindasan, dan penghormatan yang suci terhadap kebebasan dikacaukan dengan pelecehan terhadap hukum; di mana sinar yang dipancarkan oleh hati nurani atas tindakan manusia menjadi redup, dan tidak ada lagi yang terlarang atau diizinkan, terhormat atau memalukan, salah atau benar?"

Nawa Cita dan Negara Pemberdaya

Print PDF

JOKO Widodo sebagai presiden baru bakal menghadapi masalah ekonomi mahaberat yang tak sempat diselesaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana telah disiarkan sejumlah media, termasuk Kompas, masalah ekonomi yang menantang itu berderet. Antara lain subsidi bahan bakar minyak yang mendekati 4 persen produk domestik bruto (PDB) serta mendominasi dan memeras anggaran negara, defisit infrastruktur berat yang menyengsarakan rakyat miskin kota dan desa yang bergantung pada jalan dan irigasi bagi produktivitas dan pemasaran hasil pertanian, pengangguran terbuka ataupun terselubung yang setiap tahun terus meningkat, birokrasi layanan publik yang korup dan tak efisien, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan yang mengancam kohesi sosial dan membuat masyarakat bangsa rentan terhadap retorika populis yang berbahaya (Hall Hill http://www.insideindonesia. org).

Related Links

Contact us

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jl. Tebet Barat Dalam X No. 23
Tebet, Jakarta Selatan
Tlp. 021 8314468 / 021 837 89 381

Email info@komunitasdemokrasi.or.id