06 February 2015 | Hits: 159

Draft Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Perubahan UU MD3; Rekor yang Mustinya Dicatat

Sidang paripurna DPR 5 Desember 2014 telah mengesahkan Perubahan UU No. 14 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD. Agenda perubahan yang super kilat ini semestinya dapat dicatat oleh Museum Rekor Indonesia alias MURI sebagai proses Pembahasan UU yang paling cepat. Hanya dalam kurun waktu lebih kurang tujuh jam, DPR dan pemerintah bersepakat mengubah beberapa pasal dalam UU MD3 yang mencakup mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pengajuan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat di komisi-komisi DPR.

01 February 2015 | Hits: 222

Dalam karya klasiknya, Democracy in America, bangsawan Perancis, Alexis de Tocqueville, menulis dalam pengantar bukunya tahun 1830-an: "Apakah manusia selalu menghuni suatu dunia seperti yang ada sekarang, di mana segala sesuatu tidak berada dalam hubungan yang benar dengan yang lain, di mana kebajikan hadir tanpa kecerdasan, dan kecerdasan ada tanpa kehormatan; di mana cinta akan tata tertib dikacaukan dengan selera untuk penindasan, dan penghormatan yang suci terhadap kebebasan dikacaukan dengan pelecehan terhadap hukum; di mana sinar yang dipancarkan oleh hati nurani atas tindakan manusia menjadi redup, dan tidak ada lagi yang terlarang atau diizinkan, terhormat atau memalukan, salah atau benar?"

01 December 2014 | Hits: 608

JOKO Widodo sebagai presiden baru bakal menghadapi masalah ekonomi mahaberat yang tak sempat diselesaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana telah disiarkan sejumlah media, termasuk Kompas, masalah ekonomi yang menantang itu berderet. Antara lain subsidi bahan bakar minyak yang mendekati 4 persen produk domestik bruto (PDB) serta mendominasi dan memeras anggaran negara, defisit infrastruktur berat yang menyengsarakan rakyat miskin kota dan desa yang bergantung pada jalan dan irigasi bagi produktivitas dan pemasaran hasil pertanian, pengangguran terbuka ataupun terselubung yang setiap tahun terus meningkat, birokrasi layanan publik yang korup dan tak efisien, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan yang mengancam kohesi sosial dan membuat masyarakat bangsa rentan terhadap retorika populis yang berbahaya (Hall Hill http://www.insideindonesia. org).

17 November 2014 | Hits: 661

Menjelang pemilihan Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo, pengamat politik dan hukum menyampaikan berbagai pandangan tentang kualifikasi Jaksa Agung. Mereka ingin figur yang bersih, jujur, berani, tegas, serta independen dalam memberantas korupsi dan menegakkan hak asasi manusia.